Jakarta, CNBC Indonesia - Senat Amerika Serikat (AS) terus bergerak maju dalam mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) besar yang mencakup pemotongan pajak, belanja pertahanan, dan penguatan perbatasan.
Mengutip AFP pada Senin (30/6/2025), RUU terus digenjot meski Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan kebijakan itu akan menambah sekitar US$3,3 triliun atau sekitar Rp53.000 triliun ke dalam utang nasional selama 10 tahun ke depan.
Perkiraan terbaru CBO menyebutkan total utang federal bisa melonjak hingga US$36,2 triliun, sekitar US$800 miliar lebih tinggi dari versi RUU yang lebih dulu disahkan DPR bulan lalu. Namun, mayoritas senator dari Partai Republik mengabaikan proyeksi tersebut.
"Partai Republik melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya: memakai matematika palsu dan trik akuntansi untuk menyembunyikan biaya sesungguhnya dari RUU ini," kecam Pemimpin Minoritas Senat dari Demokrat, Chuck Schumer, dalam debat Minggu pagi.
Schumer menuding RUU ini "memberi keringanan pajak bagi miliarder, sambil mencabut tunjangan Medicaid, SNAP, dan pekerjaan layak jutaan rakyat."
Pemungutan suara prosedural pada Sabtu malam menunjukkan RUU setebal 940 halaman ini lolos tipis dengan hasil 51-49. Donald Trump menyambutnya sebagai "kemenangan besar" dan mengklaim di media sosial, "Kami akan menebus semuanya, dikali 10, dengan PERTUMBUHAN."
Namun, perpecahan internal Partai Republik mulai tampak. Senator Thom Tillis memilih menolak dan langsung mendapat tekanan dari Trump. Ia bahkan mengumumkan tidak akan mencalonkan diri lagi. "Berita Hebat!" tulis Trump di platform Truth Social, memperingatkan anggota partainya agar tidak "terlalu gila" menentang RUU.
Sementara itu, Senator Rand Paul dan Thom Tillis menjadi dua senator Republik yang menyatakan penolakan. Paul menyebut RUU ini "meningkatkan batas pinjaman federal sebesar US$5 triliun secara sembrono."
Senator Demokrat Mark Warner memperingatkan dampak sosial dari RUU ini. "Undang-undang ini bisa menyebabkan 16 juta orang kehilangan asuransi kesehatan," kata Warner di CBS News. "Banyak kolega Republik saya sadar ini bencana, tapi belum tentu berani berdiri melawannya."
RUU ini juga memperpanjang pemotongan pajak tahun 2017, salah satu warisan utama Trump saat menjabat presiden, serta meningkatkan pengeluaran militer dan keamanan perbatasan.
Namun, ekonom independen memperingatkan soal transparansi biaya. Andrew Lautz dari Bipartisan Policy Center menyebut metode penghitungan alternatif yang dipakai kubu Republik sebagai "trik sulap anggaran."
Jika disahkan, RUU ini akan dikembalikan ke DPR untuk pengesahan final sebelum masuk ke meja Trump. Ia menargetkan undang-undang ini resmi sebelum libur Hari Kemerdekaan 4 Juli.
"Rakyat ingin menyimpan lebih banyak uang hasil kerja keras mereka," ujar Senator Katie Britt dari Partai Republik kepada CNN. Namun di balik narasi itu, tekanan terhadap anggota Kongres pun meningkat.
"Kalau menolak, mereka tahu pekerjaannya bisa hilang, bukan cuma karena Trump, tapi karena pemilih," kata anggota DPR Michael McCaul.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintahan AS Akhirnya Selamat dari Shutdown, Ini Kronologinya
