Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada 2029 mendatang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, mencapai target tersebut Indonesia harus tingkatkan pendapatan nasional bruto per kapita hingga US 8.000, untuk mencapai ambang batas status ekonomi maju.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka mengungkapkan untuk mencapai target tersebut kebutuhan investasi harus mencapai sekitar US$ 3,17 triliun untuk 4 tahun ke depan. Adapun 86% investasi diharapkan berasal dari sektor swasta.
"Ini mencakup investor domestik dan internasional, serta kemitraan publik-swasta. Hanya sekitar 7% yang benar-benar akan berasal dari pemerintah, dan 6% dari perusahaan milik negara," ujar Putut Hari Satyaka dalam acara Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development di Indonesia Pavilion, World Expo Osaka, Jepang, Senin (19/5/2025).
Ia pun menjelaskan salah satu fokus utama dari kebutuhan investasi tersebut adalah pembangunan infrastruktur ekonomi, mencakup sektor transportasi, sumber daya air, energi, Information and Communication Technology atau ICT, perumahan, air minum, dan sanitasi.
Total kebutuhan untuk sektor ini mencapai sekitar US$ 660 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 30% pun diharapkan dari investasi swasta.
"Selain infrastruktur, partisipasi sektor swasta juga diharapkan dapat mendukung hilirisasi sumber daya alam, termasuk pertanian, masyarakat maritim, industri manufaktur, termasuk kawasan industri, logistik, properti, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan sekolah," ujarnya.
Strategi Pemerintah Menarik Investasi Swasta
Untuk menarik minat investor swasta, Hari menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi pembiayaan inovatif. Seperti Land Value Capture yakni serangkaian mekanisme yang digunakan untuk memonetisasi peningkatan nilai tanah/lahan.
Selain itu, skema konsesi terbatas, kemitraan publik-swasta, pembiayaan inovatif SDGs, termasuk insentif bagi pemerintah daerah untuk mendukung penggunaan pembiayaan campuran, dan juga Danantara.
"Data yang baru saja disebutkan diperlukan untuk menerapkan model pembiayaan yang inovatif, kolaboratif, dan berwawasan ke depan. Oleh karena itu, entitas swasta dapat mengharapkan prosedur yang transparan, mekanisme pembagian risiko yang terstruktur, dan jalur yang jelas dari proyek-proyek yang siap untuk investasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Hari menjelaskan skema pembiayaan tersebut dirancang dengan prinsip keterbukaan dan keberlanjutan.
Maka dari itu, pemerintah pun menyediakan layanan satu atap untuk perizinan usaha melalui sistem pengajuan tunggal daring atau Online Single Submission (OSS), yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis.
Pemerintah juga memperluas dukungan melalui Viability Gap Fund untuk meningkatkan kelayakan proyek dan menawarkan dukungan konstruksi parsial bekerja sama dengan kementerian sektoral terkait.
"Untuk lebih memperkuat kelayakan bank proyek, jaminan pemerintah disediakan pada instrumen mitigasi risiko. Selain itu, pemerintah menawarkan fasilitas pengembangan proyek, yang berfungsi sebagai sumber daya keuangan selama tahap persiapan dan pengembangan proyek. Keterlibatan sektor swasta juga didorong melalui insentif fiskal," ujarnya.
(mij/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Persiapan Indonesia Jelang World Expo 2025 Osaka
Next Article Video: Mengejar Agenda SDGs 2030, Strategi dan Implementasi
