Reformasi Gila Ala China: Pangkas 300.000 BUMN, Laba Jadi Rp 9.000 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia melalui BPI Danantara secara resmi memulai langkah restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling masif dalam sejarah korporasi negara.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah melakukan efisiensi total terhadap struktur organisasi yang dinilai terlalu gemuk dan tidak produktif. Pada tahun 2026 ini, Danantara menargetkan pemangkasan jumlah anak hingga cucu usaha BUMN dari 1.043 entitas menjadi hanya sekitar 300 entitas.

Langkah ini diambil guna menghilangkan tumpang tindih fungsi serta memotong inefisiensi biaya operasional yang selama ini membebani kinerja fiskal negara. Transformasi ini dipandang bukan sekadar perampingan administratif, melainkan upaya strategis untuk mengubah wajah BUMN menjadi entitas yang lebih profesional dan kompetitif di kancah global.

Sejarah Panjang Reformasi BUMN di China

Langkah efisiensi yang ditempuh Indonesia saat ini memiliki kemiripan historis dengan perjalanan reformasi ekonomi di China. Sejak tahun 1980 setelah Deng Xiaoping menjabat sebagai pimpinan tertinggi Tiongkok, China mulai menggeser pola ekonomi terpimpin menuju model yang lebih terbuka, namun tetap mempertahankan kontrol negara pada sektor strategis.

Berdasarkan riset komprehensif dari Stanford University, evolusi kepemilikan negara di China melibatkan jaringan yang sangat luas dan kompleks. Data menunjukkan bahwa antara tahun 1999 hingga 2017, China melakukan pergeseran besar dari kontrol langsung pemerintah pusat menuju model manajemen yang lebih terdesentralisasi.

Dalam kurun waktu tersebut, porsi modal negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat mengalami penurunan dari 37% menjadi 31%. Sebaliknya, peran pemerintah provinsi dan lokal meningkat signifikan dalam mengelola aset negara.

Sejarah mencatat bahwa meskipun jumlah entitas yang dimiliki 100% oleh negara secara bertahap berkurang dalam hal persentase kapital (dari 41% pada 1999 menjadi 25% pada 2017), pengaruh negara secara keseluruhan di dalam ekonomi justru meluas melalui jaringan investasi tidak langsung.

Hal ini menunjukkan bahwa reformasi China bukan tentang melepas kepemilikan, melainkan mengoptimalkan cara negara mengontrol aset melalui ekuitas strategis.

Konsep 'Pohon Kepemilikan

Riset dari Stanford University (2024) memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana China memetakan kekuatan ekonominya melalui data registrasi firma dari State Administration for Industry and Commerce (SAIC).

Para peneliti mengamati jaringan kepemilikan pada 40 juta perusahaan terdaftar untuk membangun apa yang disebut sebagai "pohon kepemilikan" (ownership trees). Melalui metode ini, peneliti melacak hubungan ekuitas dari "firma akar" yang dikontrol pemerintah hingga ke anak perusahaan di lapisan bawah.

Temuan utama dari riset tersebut meliputi:

• Identifikasi Entitas
  Jika diukur secara konvensional melalui survei industri, China memiliki sekitar 391.000 BUMN. Namun, dengan melacak jejak modal negara, ditemukan hampir 867.000 perusahaan yang memiliki setidaknya sebagian kepemilikan negara.

• Dominasi Kapital
  Kapital total perusahaan yang memiliki keterlibatan modal negara mencakup sekitar 68% dari total kapital seluruh perusahaan di ekonomi China pada tahun 2017.

• Hierarki Berlapis
  Jaringan kepemilikan negara di China sering kali mencapai lebih dari 10 lapisan, yang memungkinkan kontrol tetap terjaga meski melalui perantara investasi.

• Desentralisasi Ekuitas
  Terjadi pergeseran beban tanggung jawab modal dari pusat ke pemerintah lokal (provinsi dan kota), di mana investasi modal pemerintah provinsi melonjak dari 9% menjadi 35% dalam periode 1999-2017.

• Akses Pendanaan
  Perusahaan dengan keterlibatan negara, bahkan yang memiliki kepemilikan campuran, cenderung menikmati biaya pinjaman yang lebih rendah dari bank milik negara dibandingkan perusahaan swasta murni.

Implementasi Restrukturisasi pada Sektor Strategis BUMN

Di bawah komando Danantara, Indonesia mulai menerapkan pola penyederhanaan hierarki yang serupa. Salah satu implementasi paling menonjol terjadi di sektor telekomunikasi, di mana PT Telkom Indonesia Tbk yang memiliki 66 anak perusahaan akan dipangkas hingga hanya menyisakan sekitar belasan entitas saja. Tujuannya adalah untuk menggabungkan unit-unit bisnis di level bawah langsung ke induk perusahaan guna menghilangkan inefisiensi birokrasi.

Selain telekomunikasi, beberapa contoh sektor lain yang menghadapi perombakan besar berdasarkan paparan Dony Oskaria dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 pada Selasa (10/2/2026) meliputi:

• Logistik: PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai anchor company untuk menggabungkan 21 perusahaan logistik milik negara dengan memanfaatkan jangkauan 4.000 outlet distribusinya.

• Asuransi: Danantara memangkas jumlah perusahaan asuransi dari 15 entitas menjadi hanya tiga entitas besar yang terspesialisasi pada asuransi jiwa, umum, dan kredit.

• Konstruksi & Manufaktur: Sektor semen menghadapi penutupan 17 anak perusahaan, sementara sektor pupuk melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan konsolidasi terhadap 47 anak usahanya.

Perbandingan Kinerja: Kepemilikan Mutlak vs Kepemilikan Campuran

Riset Stanford secara eksplisit menyoroti perbedaan kinerja antara perusahaan yang sepenuhnya dimiliki negara dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan campuran (mixed ownership).Temuan ini menjadi landasan penting bagi Danantara dalam melakukan restrukturisasi.

Firma yang 100% dimiliki oleh pemerintah pusat ditemukan memiliki tingkat profitabilitas dan efisiensi yang paling rendah dibandingkan entitas lainnya. Kedekatan hierarki yang terlalu ketat dengan birokrasi pusat sering kali menghambat inovasi dan fleksibilitas manajerial.

Sebaliknya, kepemilikan campuran terbukti berhubungan erat dengan pertumbuhan, produktivitas, dan profitabilitas yang lebih tinggi. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah pusat antara 10% hingga 30% menunjukkan pertumbuhan ukuran aset yang jauh lebih cepat (sekitar 73% lebih cepat) dibandingkan perusahaan swasta murni.

Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan negara memberikan dukungan finansial dan kepercayaan pasar, sementara keterlibatan swasta atau jarak profesional dalam manajemen memberikan efisiensi operasional.

Dengan kata lain, model investasi tidak langsung-di mana negara tetap memiliki saham namun tidak mencampuri teknis harian-merupakan resep ideal untuk performa BUMN.

Kinerja Keuangan BUMN China Tahun 2025

Korelasi positif antara reformasi struktur dan performa perusahaan tercermin pada data kinerja keuangan BUMN China terbaru. Skala pendapatan dan aset BUMN China tetap mendominasi ekonomi dunia dengan angka yang signifikan.

Rasio aset terhadap liabilitas BUMN China berada di angka 65,1%, menunjukkan pengelolaan utang yang terkendali untuk menopang ekspansi bisnis. Pencapaian pendapatan sebesar 84,89 triliun yuan membuktikan bahwa restrukturisasi pohon kepemilikan yang dilakukan secara bertahap telah berhasil menciptakan mesin ekonomi yang sangat besar.

BUMN China Teratas Berdasarkan Market Cap

Berdasarkan data pasar terbaru, kekuatan nyata dari sistem kepemilikan strategis China terlihat pada daftar perusahaan milik negara dengan nilai pasar (market cap) terbesar. Reformasi selama beberapa dekade terakhir membuahkan hasil hingga mampu bersaing dengan perusahaan internasional dengan market cap triliunan US$.

Dengan dinamikan saat ini, berikut adalah 10 BUMN China teratas yang diekstraksi dari data performa pasar terbaru:

Semangat 'Indonesia Incorporated' dan Kolaborasi dengan Pengusaha Nasional

Menyadari bahwa kepemilikan negara mutlak sering kali kurang efektif dalam operasional bisnis, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya semangat "Indonesia Incorporated".

Pada Selasa malam, 10 Februari 2026, Presiden menggelar dialog strategis selama lebih dari 4,5 jam bersama lima pengusaha besar nasional-Garibaldi Thohir, Franky Oesman Widjaja, Prajogo Pangestu, Sugianto Kusuma, dan Anthony Salim-di Hambalang. Pertemuan intensif ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat daya saing nasional.

Dalam konsep "Indonesia Incorporated", pemerintah memandang sektor swasta bukan sebagai pesaing, melainkan mitra strategis dalam pembangunan. Presiden mengajak para pengusaha untuk berperan aktif dalam sektor-sektor prioritas seperti ketahanan energi, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menutupi kelemahan BUMN dalam hal efisiensi operasional dengan menyuntikkan kontribusi dan disiplin manajemen swasta ke dalam proyek-proyek strategis negara.

Dukungan solid dari pengusaha papan atas ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tengah bergerak menuju model ekonomi yang mengedepankan sinergi lintas sektor guna mempercepat pertumbuhan.

Menuju Tata Kelola Ekonomi yang Lebih Tangguh

Transformasi yang dijalankan Danantara saat ini menunjukkan adanya kemiripan pola dengan apa yang dilakukan China, namun dengan upaya mitigasi terhadap kelemahan yang pernah dialami di sana.

Indonesia berupaya mengatasi inefisiensi hierarki yang terlalu panjang dengan cara memangkas 70% entitas anak-cucu BUMN dan berfokus pada kualitas ketimbang kuantitas.

Melalui pengadopsi model manajemen modal strategis dan penguatan semangat "Indonesia Incorporated", pemerintah berusaha menggabungkan keunggulan dukungan negara seperti biaya modal rendah dengan profesionalisme sektor swasta.

Dengan implementasi yang komprehensif ini, restrukturisasi BUMN diharapkan tidak hanya meningkatkan profitabilitas korporasi negara, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi penguatan ekonomi dalam negeri serta penciptaan lapangan kerja di sektor riil.

-

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/gls)