Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah kini tengah memperbarui skema belanja negara, dengan mempercepat proses penggelontoran uang pada awal tahun, tak lagi terfokus pada akhir tahun anggaran seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan inilah yang membuat belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 346,1 triliun per akhir Februari 2026, naik 63,7% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu Rp 211,5 triliun. Belanja pemerintah pusat itu mendominasi belanja negara dalam dua bulan tahun ini yang sudah senilai Rp 358 triliun.
"Jadi belanja tahun ini memang kita percepat supaya ekonominya didorong dari sisi fiskal sejak awal tahun sampai akhir tahun secara lebih merata dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya," kata menteri keuangan yang menjabat sejak 8 September 2025 itu saat konferensi pers APBN di kantornya, dikutip Kamis (12/3/2026).
Lantas, belanja sebesar itu digelontorkan Purbaya untuk apa saja?
Berdasarkan data realisasi kinerja APBN dalam dua bulan pertama tahun ini, belanja pemerintah pusat itu ditopang oleh belanja kementerian atau lembaga (K/L) yang senilai Rp 155 triliun, tumbuh pesat 85,5% dibanding realisasi per akhir Februari 2025 Rp 83,6 triliun.
Sedangkan belanja non K/L sudah terealisasi Rp 191 triliun, naik 49,4% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 127,9 triliun. Adapun komponen belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah atau TKD tumbuh 8,1% dari Rp 136,6 triliun menjadi Rp 147,7 triliun terutama didorong oleh pencairan DBH, DAU, dan DAK Nonfisik, termasuk relaksasi penyaluran bagi daerah terdampak bencana di Sumatera.
Adapun komponen belanja K/L selama dua bulan pertama tahun ini mayoritas berupa belanja barang senilai Rp 67,6 triliun, naik 269,4% dibanding tahun lalu. Digelontorkan untuk Penyaluran MBG Rp 39 triliun, penyaluran dana BOS Rp 4,8 triliun, insentif biodiesel Rp 2,2 triliun, pelayanan kesehatan UPT Rp 1,7 triliun, dan stabilisasi pangan Rp 900 miliar.
Lalu, belanja pegawai Rp 45,1 triliun yang naik 24,2% dipengaruhi pengangkatan 355 ribu ASN baru dan percepatan pembayaran tunjangan tendik non-PNS dari triwulanan menjadi bulanan. Termasuk untuk pembayaran THR yang sudah disalurkan Rp 24,7 triliun (45% dari Alokasi Rp 55 triliun) per 10 Maret dengan target 6,0 juta penerima (ASN Pusat dan Daerah, TNI/Polri, pensiunan), serta realisasi pensiun Rp36,6 T (20,6% terhadap APBN) untuk 3,7 juta penerima.
Belanja bansos menjadi terbesar ketiga, dengan realisasi per akhir Februari 2026 senilai Rp 27 triliun atau naik 4,3% dibanding catatan per Februari 2025. Di antaranya untuk penyaluran program seperti PBI JKN Rp 7,7 triliun untuk 96,7 juta peserta, PKH Rp 7,0 triliun untuk 9,4 juta KPM, Kartu Sembako Rp 10,0 triliun untuk 16,7 juta KPM, dan KIP Kuliah Rp 2,0 triliun untuk 175,8 ribu mahasiswa.
Terakhir ialah dalam bentuk belanja modal senilai Rp 15,3 triliun, tumbuh 400,5% dibanding periode yang sama tahun lalu. Peningkatan belanja modal itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti Jalan, Irigasi, & Jaringan dan Peralatan dan Mesin, antara lain melalui Kementerian PU Rp 3,0 triliun, Polri Rp 8,5 triliun, kejaksaan Rp 1,8 triliun, dan Kemenhan Rp 800 miliar.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
