Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat solusi iklim berbasis laut. Hal tersebut dibuktikannya lewat kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan juga Climateworks Centre.
Terbaru, KKP menandatangani Perjanjian Kerja Sama Sinergitas Pengendalian Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan, dengan Deputi BIdang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan juga Letter of Inten dengan Climateworks Centre.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara berharap dengan kerja sama ini bisa membawa dampak positf bagi penguatan aksi iklim di Indonesia, terutama sektor kelautan.
"Indonesia berupaya menunjukkan bahwa aksi iklim berbasis laut dapat diintegrasikan secara nyata, baik secara pembangunan nasional, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, baik dengan praktik, maupun pembelajaran," ungkap Koswara dalam Ocean Climate Dialogue di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Dia mengatakan, dampak perubahan iklim terus meningkat, dengan peningkatan muka air laut, degradasi ekosistem pesisir, dan tekanan terhadap perikanan, Indonesia mendorong laut sebagai bagian dari solusi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
"KKP mengutamakan kebijakan ekonomi biru sebagai pendekatan pembangunan kelautan yang menyeimbangkan keberlanjutan ekosistem dan pertumbuhan ekonomi," rinci Koswara.
Dia menyebut, setidaknya ada lima kebijakan ekonomi biru yang digagas KKP, yaitu, memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
