Periksa Eks Wadirut Bank BUMN, KPK Usut Pengadaan EDC Senilai Rp 2,1 T

Jakarta -

KPK tengah mengusut dugaan korupsi di salah satu bank BUMN, yaitu BRI. Perkara yang diusut berkaitan dengan pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dari tahun 2020 sampai 2024 dengan nilai proyek Rp 2,1 triliun.

"Baik, terkait dengan penyidikan perkara pengadaan EDC di BRI terkait tempus perkaranya dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan nilai proyek sekitar Rp 2,1 triliun," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).

KPK juga telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi terkait perkara ini pada pekan lalu. KPK mengamankan sejumlah dokumen hingga sejumlah barang bukti elektronik.

"Di situ ada beberapa catatan keuangan yang nanti juga akan didalami oleh penyidik untuk melihat tentu, ke mana saja aliran hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut, juga bagaimana peran-peran dari para pihak dalam keterlibatan di pengadaan EDC tersebut," tuturnya.

KPK juga telah memeriksa mantan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Bank Rakyat Indonesia (BRI), Catur Budi Harto. Pemeriksaan dilakukan pada Kamis (26/6).

Selain itu, KPK telah melakukan pencegahan terhadap 13 orang terkait perkara ini. Pencegahan dilakukan untuk memastikan penyidikan berjalan efektif.

"Dalam perkara BRI ini, 13 orang telah dilakukan pencegahan ke luar negeri. Hal ini untuk memastikan agar penyidikannya dapat berjalan efektif," katanya.

Budi menekankan setiap penanganan perkara di KPK selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Penanganan korupsi di sektor keuangan untuk mendukung upaya perbaikan perekonomian.

"Karena dengan penanganan perkara tentu ini juga menjadi momentum untuk upaya mitigasi, upaya pencegahan, dan upaya perbaikan pada sektor keuangan dan perekonomian di Indonesia," sebutnya.

Diketahui, KPK sedang mengusut dugaan korupsi di BRI. KPK juga sudah melakukan penggeledahan terkait hal tersebut.

"Ya nanti detailnya, karena kan proses penggeledahan sedang terjalan," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Kamis (26/6).

"Saya minta semuanya bisa memahami ini sebagai sebuah tahapan sebelum nanti juru bicara dengan Deputi Penindakan akan menyampaikan secara resmi rilis terhadap penanganan perkara yang dilakukan ada beberapa case-lah ya, atau penyimpangan, dugaan penyimpangan yang terjadi di BRI," tambahnya.

Saksikan Live DetikSore:

(ial/dhn)