Jakarta, CNBC Indonesia - Pemilu negara bagian di Benggala Barat, India, memanas setelah jutaan warga dilaporkan kehilangan hak pilih akibat revisi daftar pemilih berskala besar. Kebijakan ini menuai kontroversi karena dinilai berdampak tidak proporsional terhadap Muslim dan kelompok minoritas lainnya.
Data menunjukkan sekitar 9,1 juta nama, atau lebih dari 10% total pemilih, dihapus dari daftar pemilih tetap (DPT). Meski sebagian diklaim sebagai data ganda atau pemilih yang telah meninggal, sekitar 2,7 juta warga telah mengajukan keberatan namun tetap tidak dipulihkan hak pilihnya.
Pemerintah pusat yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi melalui Partai Bharatiya Janata (BJP) menyebut langkah ini sebagai bagian dari Revisi Intensif Khusus (SIR). Program tersebut, menurut pemerintah, bertujuan menyaring "penyusup" dan menjaga integritas sistem demokrasi.
Menteri Dalam Negeri Amit Shah sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk "mencegah infiltrasi guna melindungi sistem demokrasi dari pencemaran". Namun, langkah tersebut memicu kritik keras dari oposisi dan sejumlah pakar yang menilai kebijakan ini sarat kepentingan politik.
Anggota parlemen dari Trinamool Congress (TMC), Sagarika Ghose, menyebut penghapusan massal ini sebagai pelanggaran konstitusi.
"Apa yang terjadi di Benggala adalah kejahatan konstitusional. Ini adalah kejahatan terhadap rakyat India," ujarnya, seperti dikutip The Guardian, Rabu (22/4/2026). "Satu orang, satu suara adalah hak besar yang dijamin konstitusi, tetapi kini dirampas."
Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa Muslim dan minoritas agama lain menjadi kelompok yang paling terdampak. Sabir Ahamed, peneliti yang memantau proses ini, menyebut faktor agama sebagai pembeda utama dalam penghapusan data pemilih.
"Menurut penelitian kami, Muslim terkena dampak secara tidak proporsional," kata Ahamed.
Di sejumlah daerah dengan mayoritas Muslim, hampir setengah pemilih dilaporkan hilang dari daftar, termasuk mereka yang memiliki dokumen resmi sebagai warga negara India sejak lahir.
Kisah di lapangan memperkuat temuan tersebut. Jaber Ali, petugas yang terlibat dalam verifikasi data, mengaku tetap kehilangan hak pilih meski telah bekerja memeriksa ratusan rumah tangga.
"Ironisnya, nama saya dan keluarga saya juga dihapus," ujarnya. "Semua yang dihapus di sini adalah Muslim."
Dampak kebijakan ini juga dirasakan oleh warga yang telah lama mengabdi pada negara. Senarul Haque, pensiunan aparat paramiliter, mengaku kecewa setelah namanya hilang dari DPT meski telah menyerahkan dokumen lengkap.
"Saya telah bertugas dalam pemilu di seluruh negeri. Sekarang saya ditolak hak memilih, dan tidak ada yang bertanggung jawab," katanya.
Proses hukum untuk menggugat penghapusan masih berlangsung, namun sebagian besar belum diputus hingga hari pemungutan suara. Akibatnya, banyak warga dipastikan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu India.
(tfa/luc)
Add
as a preferred
source on Google
