Ambon, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM tengah menyusun strategi pemberantasan Penambangan Tanpa Izin (PETI) dengan membidik para pemodal besar sebagai sasaran utama. Hal itu lantaran pendekatan konservatif yang selama ini hanya menyasar penambang kecil di lapangan dinilai tidak memberikan efek jera terhadap penurunan angka tambang liar.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menjelaskan bahwa kebijakan penegakan hukum saat ini bertransformasi menjadi lebih modern dan fleksibel untuk mengatasi masifnya tambang ilegal. Kementerian kini berfokus pada titik aliran dana karena aktivitas pertambangan pada dasarnya merupakan industri yang padat modal dan sangat bergantung pada ketersediaan biaya operasional.
"Apa prinsip dasarnya? Yang namanya tambang ini ini kan padat modal. Kalau dia padat modal berarti fokus utama harus ke modal itu, pemodal. Dan spot modal inilah yang menjadi sasaran kita," ujarnya di Ambon, Maluku, Kamis (25/6/2026).
Jeffri yakin dengan menyasar sisi permodalan, pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam menekan praktik tambang ilegal di berbagai daerah. Strategi itu dinilai akan lebih efektif karena para pelaku di lapangan tidak akan bisa bergerak tanpa adanya sokongan dana dari pihak yang memiliki modal besar di balik layar.
"Nah kita dorong penegakan hukum ke pemodal. Nah kami yakin, yakin bahwa kalau kita masuk ke spot pemodal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tensi dari praktik tambang ilegal. Karena bagaimanapun mereka butuh duit. Yang selalu bermain di belakang ini adalah mereka yang punya duit," jelasnya.
Dalam implementasinya, Ditjen Gakkum ESDM akan membagi peran dengan pihak aparat penegak hukum (APH) lainnya seperti TNI dan Polri. Sementara aparat kepolisian memiliki kekuatan personel untuk penertiban di lapangan, pemerintah akan lebih fokus pada sumber dayanya pada investigasi pemodal agar penegakan hukum berjalan lebih efisien.
"Nah jadi strategi kita ya bukan mungkin kalau strategi yang berhubungan dengan penertiban di lapangan itu nanti ada bagian dari teman-teman TNI Polri karena mereka punya kekuatan personil, kekuatan sarana prasarana ya tapi kalau kami, kami mau langsung di spot pemodal," kata Jeffri.
Dengan strategi itu, pemerintah berharap dapat memberikan daya dobrak yang kuat terhadap PETI berbagai komoditas seperti emas, nikel, hingga batu bara. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan keuangan negara sekaligus memitigasi kerusakan lingkungan dan gangguan sosial budaya di sekitar wilayah tambang.
"Harapannya adalah ini memberikan dampak yang efektif dan efisien. Kita gunakan sumber daya yang kecil saja tapi kita mampu memberikan dampak yang besar. Begitu prinsipnya," tutupnya.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
