Pontianak, CNBC Indonesia - Moody's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Penetapan ini dikeluarkan setelah rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Seperti diketahui, Indonesia sukses mencetak pertumbuhan 5,39% pada kuartal IV-2025 dan mempertahankan pertumbuhan tahunan di level 5%, tepatnya 5,11%. Adapun, revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Moody's akan risiko dari penurunan kepastian kebijakan, yang apabila berlanjut dapat berimplikasi terhadap kinerja perekonomian.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Alexander Lubis menuturkan penyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Menurutnya, fundamental RI dari sisi pertumbuhan ekonomi cukup baik. Indonesia masih tumbuh 5%. Demikian pula, dari sisi stabilitas sistem keuangan (SSK), rasio permodalan mencapai 28% dan AL/DPK di level 26% pada akhir 2025.
"BI memandang penyesuaian ini tidak mencerminkan pelemahan fundamental Indonesia," tegas Alexander dalam Editor's Briefing di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/2/2026).
Alexander pun tidak melihat penyesuaian rating Moody's ini akan mendorong capital outflow hingga depresiasi nilai tukar dan inflasi. Menurutnya, BI akan selalu menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Dia juga memastikan rilis Moody's ini tidak akan menekan perbankan Tanah Air, termasuk dari sisi likuiditas dan penyaluran kredit.
"Dari SSK fundamental kita masih sangat kuat, artinya ke depan kita masih dengan tetap 'data dependent' dengan data yang kita observasi itu, (BI) masih mengarah stance kita pro-growth," tegas Alexander.
"Kita lihat sangat baik di perbankan kita dan ke depan, kita lihat dapat meningkatkan kinerja perbankan kita," paparnya.
Dalam rilisnya, Moody's menyoroti beberapa hal penting yakni defisit fiskal dan penerimaan negara. Moody's menilai bahwa defisit fiskal diperkirakan tetap akan berada di bawah 3% PDB, sementara kebijakan moneter dipandang akan terus mendukung stabilitas inflasi. Moody's juga memperkirakan bahwa rasio utang Pemerintah terhadap PDB akan tetap akan terjaga rendah di bawah peers.
Namun demikian, menurut Moody's, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan basis penerimaan, yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makro dan keuangan. Dalam hal ini, Moody's mengapresiasi upaya Pemerintah untuk mendorong penerimaan antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan.
Selain itu, Moody's melihat kurangnya penjelasan dari pemerintah dan lembaga pengelola investasi baru, yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
