Jakarta, CNBC Indonesia — Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengatakan bahwa parlemen memberikan dukungan politik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
"Policy apapun dalam rangka memberikan respons itu kita berikan dukungan politik," kata Misbakhun dalam Investment Forum 2025, bertema Strategi Perkuat Pasar Keuangan di Era Perang Dagang di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Dia memberikan contoh dukungan politik DPR terhadap kebijakan saat krisis Covid-19. Lalu DPR juga mendukung penjaminan polis dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
Misbakhun melanjutkan bahwa perluasan cakupan penjaminan LPS disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Sebagaimana diketahui, LPS lahir setelah krisis 1998, di mana terjadi rush money di industri perbankan karena masyarakat khawatir uang simpanan di bank hilang.
"Respons kami, kami beritakan penjaminan simpanan. Kami berikan respons penguatan secara kelembagaan," katanya.
Sementara itu, terkait penjaminan polis asuransi, hal ini seiring dengan munculnya beberapa kasus gagal bayar asuransi . "Sebelumnya ada beberapa kasus asuransi di Jiwasraya, kemudian beberapa kasus," katanya.
Sebagaimana diketahui, Jiwasraya merupakan salah satu kasus gagal bayar asuransi terbesar di Indonesia. Kasus ini bermula pada 2015, di mana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pelaporan aset investasi keuangan di Jiwasraya.
Singkat cerita karena tak kunjung membaik, pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya secara resmi mengumumkan ketidakmampuannya membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar.
Pada tahun 2019, Jiwasraya mengumumkan ekuitas negatif sebesar Rp 27,24 triliun. Kewajiban polis JS Saving Plan yang bermasalah tercatat mencapai Rp 15,75 triliun.
(mkh/mkh)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Asing Kuasai Asuransi RI - Program Asuransi Wajib, Ini Kata DAI
Next Article Sah! LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan di Level 4,25%
