Jakarta -
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bertemu dengan Ketua DPD Sultan Najamudin. Keduanya membahas masalah desa yang berada di tengah hutan.
"Isu yang lain tadi, memang desa dalam kawasan hutan, kami juga mohon dukungan dari DPD RI karena kami minggu kemarin baru pertama menghadiri rapat perdana Pansus Reforma Agraria dengan isu utama ada ribuan desa yang dalam kawasan hutan," kata Yandri sehabis pertemuan tersebut di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yandri menyebut masih ada desa yang sepenuhnya berada dalam kawasan hutan. Hal itu lah yang kadang menimbulkan masalah dari urusan pembangunan hingga kriminalisasi.
"Ini tentu problemnya banyak, akibatnya banyak, maka ini perlu diselesaikan, sehingga nanti desa-desa dalam kawasan hutan itu bisa membangun, kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, tidak ada kriminalisasi dan lain sebagainya," sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sultan Najamudin menyebut ada juga pembahasan soal green democracy, hingga ekonomi hijau. Dirinya juga menyinggung potensi ekonomi desa yang besar.
"DPD yang kami pimpin sekarang itu mengusung konsep green democracy, yang kita mulai turunkan di green parliament, green legislation, legislasi, dan green economy, termasuk green education," ucap Sultan.
Namun dengan potensi besar itu, masih ada masalah untuk urusan lingkungan. Sehingga muncul juga gagasan desa hijau atau green village.
"Jadi, green village ini adalah atau desa hijau ini adalah, yang program yang akan kita beri nama atau beri judul kolaborasi antara Kementerian Desa dengan DPD," ucap Sultan.
"Karena basis DPD itu adalah daerah, maka nyambung. Jadi, ada potensi ekonomi di tingkat desa yang kita akan kapitalisasi, akan create sedemikian rupa, bahkan akan go global, tapi di sisi lain kita juga harus berkontribusi dengan basis desa untuk memastikan bahwa ekosistem dan ekologi lingkungan kita tetap terjaga dengan baik," tambahnya.
(ial/gbr)
