Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan butuh anggaran senilai Rp 14 triliun untuk mengatasi masalah fiskal di 79 daerah. Anggaran itu termasuk untuk menutup kekurangan belanja pegawai.
"Nah, ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah enggak cukup, DBH (Dana Bagi Hasil) enggak ada atau ada DBH tapi nggak cukup bayar biaya pegawai, nggak ada jalan lain ini harus top up dari Kementerian Keuangan. Dan kami hitung lebih kurang paling tidak 79 (daerah)," kata Tito kepada wartawan di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Tito mengungkapkan, untuk kekurangan anggaran belanja pegawai saja masih kurang Rp 3,5 triliun. Namun, jika ditotal dengan kebutuhan lain, ia menyebut kekurangannya mencapai sekitar Rp 14 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau belanja pegawainya 79 itu kalau enggak salah hampir Rp 3,5 triliun gitu, yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp 14-an triliun. Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan, beliau menghitung kira-kira hampir Rp 20 triliun," lanjutnya.
Tito menegaskan pihaknya tengah menggodok skema untuk menyelesaikan persoalan ini. Ada dua skema, yakni penambahan anggaran TKD dan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah (pemda).
"Kalau TKD (Dana Transfer ke Daerah), saya sudah menyampaikan usulan kepada Bapak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa). Tapi kan itu nanti akan dibahas di tingkat pemerintah, kewenangan Bapak Presiden, diskresi Bapak Presiden, Bappenas, setelah itu kan mungkin juga akan dibicarakan dengan DPR, ya," ujarnya.
Untuk skema kedua melalui pembayaran DBH kepada pemda, Tito mencatat total DBH yang kurang bayar dari pemerintah pusat ke pemda mencapai Rp 70 triliun pada 2024. Ia meminta DBH diprioritaskan bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
"Untuk DBH, saya sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan, kalau bisa DBH yang kurang bayar dibayarkan kepada daerah-daerah yang belanja pegawainya sudah agak kesulitan. Super prioritasnya seperti itu, tergantung kemampuan keuangan negara yang paham Menteri Keuangan, ya," ujarnya.
"Jadi lebih kurang ada Rp 70 triliun yang kurang bayar, total semuanya. Ya enggak harus semuanya, ya. Tapi di daerah-daerah tertentu yang mereka kekurangan fiskal, tapi punya DBH yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat, itulah yang diprioritaskan. Datanya kemarin sudah kita sampaikan kepada Menteri Keuangan hari Senin," lanjut Tito.
(eva/isa)
