Jakarta, CNBC Indonesia - Media Tiongkok menyoroti kebijakan pertambangan di Indonesia. Hal ini terkait beredarnya surat dari Kamar Dagang (Kadin) China di Indonesia yang mengeluhkan serangkaikan aturan nikel baru, yang berdampak buruk pada operasi-operasi perusahaan China di Tanah Air, ke Presiden Prabowo Subianto.
Media keuangan China, Sina Finance, akhir pekan lalu misalnya, memberitakan bagaimana menyebut aturan terbaru pemerintah berpotensi menekan investasi hingga memicu pelarian modal dari Indonesia. Dikatakan bagaimana "pernyataan kolektif itu menandakan peningkatan ketegangan industri yang signifikan antara produsen nikel terbesar di dunia dan sumber investasi utama".
Dalam artikel berbahasa mandarin yang diterjemahkan berjudul "Kebijakan Nikel Indonesia Makin Menekan", Sina Finance menyoroti protes bersama perusahaan-perusahaan besar China yang anggotanya adalah "dewan direksi Kamar Dagang China di Indonesia". Seperti Tsingshan Group, Huayou Cobalt hingga Brunp Recycling disebut mendukung surat keberatan itu.
Media tersebut menilai kebijakan pemerintah Indonesia semakin memberatkan investor asing, terutama perusahaan smelter dan baterai asal China yang selama ini menjadi tulang punggung hilirisasi nikel nasional. Dikatakan bahwa serangkaian kebijakan membuat "perusahaan-perusahaan China menghadapi biaya yang melonjak dan hambatan operasional".
Sina Finance menyoroti pemangkasan kuota produksi bijih nikel Indonesia 2026 dari 379 juta ton menjadi 250 juta ton. Kawasan Weda Bay yang banyak diisi perusahaan China juga disebut.
Selain itu, perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) dikatakan menyebabkan lonjakan biaya bahan baku bagi smelter. Artikel tersebut juga menyinggung rencana kenaikan royalti dan pajak ekspor yang dinilai memperburuk tekanan terhadap industri.
"Kuota pertambangan nikel untuk tahun 2026 telah dipotong dari 379 juta ton menjadi 250 juta ton, penurunan lebih dari 34%. Kuota untuk area pertambangan inti Teluk Weida, tempat perusahaan-perusahaan China terkonsentrasi, telah dipangkas setengahnya, dari 42 juta ton menjadi 12 juta ton, pengurangan lebih dari 70%, yang membawa pasokan bahan baku ke ambang kehancuran," muatnya merujuk surat Kadin.
"Penerapan formula harga patokan baru (HPM) pada 15 April secara drastis meningkatkan faktor harga untuk bijih nikel berkualitas rendah dari 17% menjadi 30%, dan memasukkan logam terkait seperti kobalt, besi, dan kromium dalam penetapan harga, yang secara langsung menyebabkan lonjakan harga bijih sebesar 221%. Ditambah dengan peningkatan royalti dan tarif ekspor yang akan datang, biaya kepatuhan bagi perusahaan telah meroket," tambahnya.
Tak hanya itu, Sina Finance juga menyoroti aturan devisa hasil ekspor Indonesia yang mewajibkan perusahaan sumber daya alam menyimpan sebagian pendapatan ekspor dalam rupiah di bank domestik. Kebijakan ini dinilai membatasi fleksibilitas keuangan perusahaan asing.
"Peraturan retensi devisa, yang dijadwalkan berlaku pada bulan Juni, mengharuskan perusahaan sumber daya untuk mengkonversi hingga 50% dari pendapatan ekspor mereka ke dalam Rupiah Indonesia dan menyimpannya di bank-bank milik negara. Penegakan hukum kehutanan yang lebih ketat, kebijakan visa kerja yang lebih ketat, dan penangguhan proyek-proyek besar, ditambah dengan tuduhan 'penegakan hukum yang berlebihan dan korupsi serta pemerasan pejabat' telah menjerumuskan perusahaan-perusahaan China ke dalam dilema di mana 'kepatuhan sama dengan kerugian, dan operasi sama dengan pelanggaran'," jelasnya.
Hal ini muatnya lagi, menjadikan perusahaan termuka China di bawah tekanan. Dikatakan pula bagaimana kepercayaan pada investasi ratusan miliar dolar terguncang.
Proyek Terdampak
Dalam artikelnya, Sina Finance menyebut sejumlah proyek China sudah mulai terdampak. Proyek Huafei Nickel-Cobalt milik Huayou dikabarkan memangkas produksi hingga 50%, sementara Tsingshan disebut menghadapi ancaman kekurangan bahan baku.
"Huayou Cobalt: Proyek Nikel-Kobalt Huafeng terpaksa menghentikan 50% kapasitasnya pada bulan Mei karena kerusakan biaya. Proyek ini menyumbang hampir 10% dari laba bersih perusahaan tahun lalu, tetapi sekarang telah menjadi 'aset negatif'," muatnya lagi masih merujuk surat.
"Grup Tsingshan: Sebagai investor terbesar di industri nikel Indonesia, kuota penambangan intinya telah dikurangi sebesar 70%, dan kapasitas peleburan pirometalurginya mengalami kebuntuan karena kekurangan bahan baku. Sektor baja tahan karat dan material energi barunya juga mengalami kemunduran," tambahnya.
"Daur Ulang Nikel: Pasokan bahan baku nikel pendukung telah terganggu, membatasi kapasitas produksi prekursor baterai daya, dan menimbulkan tantangan serius bagi stabilitas rantai pasokan global," ujarnya lagi.
"Kamar Dagang menyatakan secara blak-blakan dalam suratnya bahwa di bawah tekanan berbagai kebijakan, kepercayaan investasi perusahaan-perusahaan China telah 'sangat rusak'. Jika pemerintah Indonesia tidak segera memperbaiki arah dan meningkatkan lingkungan bisnis, arus keluar modal skala besar mungkin tidak dapat dihindari, yang secara langsung berdampak pada tata letak strategisnya sebagai 'pemimpin industri nikel global',".
China selama ini menjadi investor terbesar dalam industri pengolahan nikel Indonesia. Nilai investasi China di rantai pasok nikel RI disebut telah melampaui US$14 miliar.
Demi Keberlangsungan Cadangan Nikel Nasional
Meski demikian, dikatakan pula bahwa pemerintah Indonesia terus menegaskan kebijakan hilirisasi dan penguatan kontrol sumber daya alam dilakukan demi menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional. Ini pun untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
"Menteri Energi dan Pertambangan mengumumkan penghentian sementara kenaikan royalti bijih nikel dan pajak ekspor, dengan menyatakan bahwa formula kebijakan akan dievaluasi ulang untuk mencari 'situasi saling menguntungkan bagi pemerintah dan bisnis'," katanya.
"Presiden Prabowo juga secara terbuka mengakui keluhan investor asing tentang proses persetujuan yang rumit dan menyerukan pelonggaran peraturan untuk menarik investasi," ujar laman itu.
Tapi, tambah Sina Finance lagi, dalam jangka panjang konflik yang muncul "masih belum jelas". Tekanan fiskal pemerintah Indonesia dan meningkatnya nasionalisme sumber daya pada dasarnya bertentangan dengan tuntutan perusahaan China untuk pengendalian biaya dan keamanan rantai pasokan.
"Surat bersama ini berfungsi sebagai ultimatum dan sinyal restrukturisasi rantai industri nikel global," muat laman tersebut.
"Perusahaan China dapat mempercepat upaya diversifikasi mereka untuk mengurangi ketergantungan pada Indonesia, sementara ekspansi industri nikel Indonesia dan target pertumbuhan pendapatan akan gagal jika kehilangan modal dan dukungan teknologi dari China," tambahnya.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
