DKI Jakarta berada di peringkat ke-24 dalam daftar kota termacet di dunia. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan data tersebut menjadi peringatan serius.
"Kami di DPRD DKI Jakarta melihat data soal kemacetan ini sebagai alarm kebijakan, bukan sekadar peringkat," kata Khoirudin kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).
Menurut dia, Jakarta masih menghadapi tantangan besar sebagai kota megapolitan. Dia mengatakan kemacetan bukanlah isu yang dapat diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jakarta memang masih menghadapi tantangan besar sebagai kota megapolitan dengan mobilitas tinggi, aglomerasi Jabodetabek, serta pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas," ujarnya.
"Kemacetan tidak bisa diselesaikan dengan satu kebijakan tunggal, tapi butuh orkestrasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan," sambung dia.
Dia mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi bersama Pemprov DKI Jakarta terkait kemacetan. Khoirudin menekankan pentingnya penguatan dan integrasi moda transportasi publik.
"Kami mendorong agar integrasi MRT, LRT, Transjakarta, KRL, dan moda pengumpan (feeder) terus diperluas, baik dari sisi jangkauan, kenyamanan, maupun keterjangkauan tarif. Transportasi publik harus menjadi pilihan rasional, bukan sekadar alternatif," ujarnya.
Pengendalian Kendaraan Pribadi
Pihaknya juga mendorong evaluasi sistem lalu lintas. Menurut dia, hal tersebut perlu terus ditingkatkan.
"Evaluasi rekayasa lalu lintas, pengaturan jam kerja fleksibel, serta optimalisasi sistem transportasi cerdas (ITS) perlu terus ditingkatkan, berbasis data dan teknologi, bukan reaktif," jelasnya.
Selain itu, menurut dia, pengendalian penggunaan kendaraan pribadi perlu dilakukan. Khoirudin berharap kebijakan ini dibahas dengan matang.
"Kebijakan seperti ganjil-genap, parkir berbayar progresif, dan wacana ERP harus dibahas matang, bertahap, dan dengan komunikasi publik yang baik agar tidak menimbulkan resistensi sosial," kata dia.
Khoirudin mengatakan kemacetan Jakarta tak lepas dari mobilitas warga Jabodetabek. Sebab itu, pihaknya mendorong Pemprov DKI memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah lain di Jabodetabek.
"DPRD memastikan kebijakan pengendalian kemacetan didukung anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan agar implementasinya efektif dan berdampak nyata," ungkapnya.
"DPRD DKI Jakarta berkomitmen menjadi mitra strategis Pemprov, mengawal kebijakan, memberi masukan, dan memastikan solusi kemacetan dijalankan secara berkelanjutan," imbuh dia.
Macet Jakarta Posisi 24 Dunia
Sebelumnya, Jakarta naik ke peringkat ke-24 dalam daftar kota termacet di dunia. Jalanan Jakarta sepanjang 2025 dinilai bertambah macet dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Bandung menduduki peringkat ke-16 kota termacet di dunia, sekaligus menjadi kota paling macet di Indonesia pada 2025.
Peringkat itu berdasarkan TomTom Traffic Traffic Index yang baru saja dirilis, dikutip Rabu (21/1). TomTom Traffic Index merupakan platform yang menganalisis tingkat kemacetan di ratusan kota di dunia berdasarkan data kecepatan dan lokasi kendaraan secara real-time alias floating car data (FCD). Data ini dikumpulkan dari perangkat GPS yang terpasang di kendaraan dan dianalisis untuk mengetahui seberapa padat kondisi jalan raya.
Dalam TomTom Traffic Index 2025 ini, Jakarta naik ke peringkat ke-24 sebagai kota termacet di dunia. Padahal tahun sebelumnya Jakarta menduduki peringkat ke-90 dalam indeks tersebut.
(amw/jbr)
