Jakarta -
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama anggota DEN Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Luhut mengungkapkan isi pembahasan pertemuan tersebut.
Adapun Luhut dkk menyambangi Istana pada pukul 15.35 WIB. Luhut mengatakan pertemuan itu membahas sejumlah isu ekonomi, termasuk pembenahan tata kelola MBG dan optimalisasi digitalisasi pelayanan publik oleh pemerintah atau government technology (govtech).
"Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," kata Luhut usai pertemuan, Selasa (9/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut menyampaikan pihaknya membicarakan mengenai optimalisasi govtech berbasis AI. Menurutnya, data yang dimiliki.
"Tadi kami laporkan mengenai government technology karena sudah 80% government technology ini terkoneksi dan pertama kali juga 8 kementerian/lembaga sepanjang Republik kini mereka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI," kata Luhut.
"Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti govtech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa, karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," sambungnya.
Anggota DEN Septian Hario Seto mengatakan pihaknya telah melakukan survei independen terhadap pelaksanaan MBG secara random sampling. Survei itu untuk mendalami ekosistem rantai pasok.
"Jadi satu hal tadi yang kami laporkan kepada Bapak Presiden adalah hasil dari survei MBG yang kami lakukan secara independen. Kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG program ini dijalankan," ujarnya.
Seto menjelaskan hasil survei menunjukkan 86,9% dari SPPG yang ada memiliki satu pemasok kecil.
"Jadi ini bisa digambarkan, merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut," ujar Seto.
"Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada," imbuhnya.
(fca/lir)
