Jakarta, CNBC Indonesia — Isu reforma agraria menjadi sorotan dalam pertemuan buruh dengan pimpinan DPR RI saat peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026. Tak hanya soal upah dan PHK, massa juga menyoroti konflik lahan yang dinilai semakin berdampak luas pada kehidupan buruh, petani, hingga masyarakat adat.
Perwakilan gerakan agraria menilai persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dipisahkan dari ketimpangan penguasaan tanah. Ketika lahan dikuasai segelintir pihak, dampaknya langsung terasa pada kesejahteraan buruh di berbagai sektor.
Hal ini disampaikan Dewi Kartika dari aliansi reforma agraria. Ia menegaskan hubungan antara tanah dan tenaga kerja sangat erat, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.
"Ketika tanah dikuasai segelintir kelompok, yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, dan diskriminasi terhadap petani dan buruh," ujar Dewi dihadapan pimpinan DPR RI di DPR, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Dewi juga mencontohkan kasus terbaru penertiban kawasan hutan di Sumatra Utara yang berdampak pada ribuan buruh. Sekitar 6.000 pekerja harian lepas disebut kehilangan sumber penghidupan setelah konsesi dihentikan.
Ia menilai, lahan hasil penertiban seharusnya tidak hanya dikembalikan ke negara, tetapi juga didistribusikan kepada masyarakat adat dan buruh yang selama ini menggantungkan hidup di sana.
Selain itu, persoalan hunian buruh juga disorot. Banyak pekerja, terutama di sektor industri seperti di Jambi, masih tinggal di permukiman yang jauh dari standar layak.
Dewi bilang, program pemerintah seperti pembangunan 3 juta rumah seharusnya terintegrasi dengan reforma agraria, bukan sekadar skema kredit murah. Ia juga mengungkap data kekerasan dalam konflik agraria yang masih terjadi.
Sejak Desember 2025 hingga April 2026, tercatat 22 petani dan masyarakat adat ditembak, 272 orang mengalami penganiayaan, dan sekitar 450 orang ditangkap saat mempertahankan lahannya.
"Artinya, sejak pansus dibentuk, kami masih menunggu perubahan nyata," katanya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui masih banyak persoalan di lapangan, termasuk konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun di kawasan hutan.
Dia mengatakan DPR akan memperkuat Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dengan membentuk command center bersama Komisi III DPR untuk mempercepat respons terhadap konflik.
"Kalau kita dapat informasi lebih cepat, kita bisa lakukan mitigasi," ujar Dasco.
Selain itu, DPR juga tengah menginventarisasi desa-desa yang berada di kawasan hutan, yang selama ini membuat masyarakat kehilangan akses terhadap hak dasar. Ke depan, Dasco bilang, DPR juga akan fokus pada penyelesaian konflik agraria yang bersifat komunal, seperti sengketa antara masyarakat dengan korporasi atau antar kelompok masyarakat.
"DPR menargetkan pembahasan reforma agraria akan dipercepat pada masa sidang berikutnya, sekaligus membuka ruang dialog lanjutan dengan buruh dan masyarakat sipil," kata Dasco.
(mkh/mkh)
Add
as a preferred
source on Google
