Jakarta -
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto menghadiri kegiatan launching Nasional Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba). BNN menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap kebijakan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan launching Nasional Kabupaten Bersinar dilaksanakan pada Kamis (22/1/2026) di Pasar Lama, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Hadir juga dalam kesempatan itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, eks Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi hingga pejabat daerah setempat.
Komjen Suyudi mengatakan kegiatan ini merupakan momentum bersejarah dengan adanya peluncuran nasional Kabupaten Bersinar. Selain itu, kegiatan juga ditandai dengan peluncuran unit layanan terpadu P4GN Kabupaten Lahat yang menjadi tonggak awal atau pilot project dan akan dilanjutkan dengan pendirian 50 unit layanan serupa di seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Kapolda Banten itu mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membangun sistem pertahanan nasional dari unit terkecil yaitu keluarga dan desa. Komjen Suyudi juga memuji Pemerintah Kabupaten Lahat yang dinilai visioner karena berhasil memadukan kebijakan pusat dengan kearifan lokal.
"Urgensi pembentukan unit layanan ini didasari oleh data eksisting di mana BNN Kabupaten/Kota (BNNK) baru terbentuk sebanyak 182 Satker, sementara jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia mencapai 514, yang artinya jangkauan layanan vertikal BNN saat ini baru mencakup sekitar 34% wilayah," demikian poin pernyataan Komjen Suyudi dalam acara itu seperti dalam keterangan tertulis BNN, Jumat (23/1/2026).
Mendes hingga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto menghadiri kegiatan launching Nasional Indonesia Bersinar Foto: Dok Ist
Komjen Suyudi mengatakan pembentukan Unit Layanan Terpadu P4GN melalui kolaborasi dengan Pemda adalah langkah solutif. Dia mengatakan hal itu untuk mengisi kekosongan layanan, yang diposisikan sebagai 'embrio' bagi pembentukan BNNK di masa depan.
Dalam kesempatan itu, Komjen Suyudi juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) strategis antara BNN RI dengan APKASI yang diwakili Bupati Lahat selaku Ketua Umum dan APEKSI yang diwakili Wali Kota Bandar Lampung. Hal ini bertujuan mengintegrasikan visi BNN dengan OPD daerah untuk dukungan regulasi dan penganggaran yang kuat.
"Momentum ini sejalan dengan pondasi kebijakan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-6 tentang pembangunan dari desa dan poin ke-7 tentang pemberantasan narkoba, serta apresiasi diberikan kepada Kemendagri dan Kementerian Desa PDT atas dukungan produk hukum berupa Surat Edaran terkait penguatan P4GN," lanjut keterangan dari BNN.
Komjen Suyudi lalu berbicara mengenai Indonesia yang dalam kondisi darurat narkoba berdasarkan sejumlah survei dari BNN, BPS dan BRIN pada periode 2023-2025. Survei menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 2,11% atau setara 4,1 juta jiwa penduduk usia produktif 15-64 tahun, di mana tidak ada wilayah yang bebas dari narkoba baik perkotaan maupun pedesaan.
"Provinsi Sumatera Selatan menjadi sorotan khusus karena menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi yang mencatat 1.719 wilayah berstatus "SIAGA", diperparah oleh fenomena sosial penyalahgunaan acara hajatan atau pesta rakyat untuk pesta narkoba atau 'tripping-an'," demikian keterangan BNN.
Atas hal itu, Komjen Suyudi mendorong Gubernur Sumsel menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk melarang musik remix di acara keramaian sebagai langkah preventif, dan menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha organ tunggal yang tidak tertib serta memfasilitasi peredaran narkoba.
Dalam konteks itu, Komjen Suyudi menegaskan komitmen dan strategi BNN mengusung semangat 'War On Drugs for Humanity' yang berarti bersikap keras dan tegas kepada bandar atau sindikat, namun tetap humanis dengan pendekatan kemanusiaan dalam menangani dan memulihkan korban penyalahguna. Dia juga menekankan mengenai pentingnya kolaborasi antar pihak dalam mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia.
"Keberhasilan tidak diukur dari kemegahan seremonial, melainkan dari konsistensi implementasi di lapangan melalui sinergitas Pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media yang berjalan secara organik," imbuh dia.
(knv/fjp)
