Kemensos Dukung Program Dewan Ekonomi Nasional soal Digitalisasi Bansos

Jakarta -

Kementerian Sosial RI mendukung penuh program digitalisasi bansos yang dicanangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Program itu dinilai mewujudkan akurasi, transparansi, efisiensi dan aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan sosial.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan penyaluran bansos selama ini kerap menghadapi kendala. Salah satunya, yakni terkait data penerima bansos sehingga menyebabkan pendistribusian tidak tepat sasaran.

"Kita berharap digitalisasi betul-betul menjadi jalan keluar (pendistribusian lebih tepat sasaran)," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

Hal ini disampaikan Agus dalam Rapat Koordinasi Implementasi Digital Public Infrastructure pada Program Perlindungan Sosial di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (4/7). Menurut Agus, Kemensos berharap dengan adanya digitalisasi ini ke depan, bantuan-bantuan sosial itu betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh keluarga penerima manfaat.

Saat ini, Kemensos sedang mendistribusikan bansos triwulan II 2025 dan penebalan bansos untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Pendistribusian tersebut menggunakan data transisi yang sebelumnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kalau kemarin kita menggunakan DTKS, sekarang menggunakan DTSEN, sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025," urai Agus.

Dia menjelaskan hingga kini, Kemensos dan BPS terus berkoordinasi untuk memutakhirkan DTSEN secara berkala. Sebab, masih terdapat inclusion error atau kesalahan dalam data di mana seseorang yang seharusnya tidak termasuk sebagai penerima manfaat justru terdaftar dan menerima bansos.

"Kita melakukan ground check supaya DTSEN dengan penerima manfaat itu betul-betul sesuai. Melakukan pemutakhiran sesuai dengan Inpres itu selama tiga bulan sekali bekerjasama dengan BPS," jelas Agus.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi dukungan Kemensos terhadap program digitalisasi bansos. Dia meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait yang terlibat pada penyusunan rencana digitalisasi ini agar saling mendukung dan kompak.

Terutama dalam hal berbagi data maupun informasi. Menurut Luhut, semua pihak harus saling mendukung.

"Saya minta kunci kalau itu kita lakukan semua dalam konteks untuk kepentingan nasional, tidak ada hambatan yang tidak bisa diselesaikan," tegas Luhut.

Luhut meyakini program digitalisasi bansos ini hanya akan berhasil jika seluruh pihak bekerjasama dengan baik. Luhut menyebut dirinya sangat percaya diri mengingat kemajuan teknologi cukup pesat beberapa tahun terakhir.

"Dan bangsa ini adalah bangsa hebat. Kita kompak saja," kata Luhut.

"Kompak, saling memberitahu dan mau juga diberitahu, dan saling dengar dan mau juga didengar. Karena masalahnya itu kadang-kadang kalau kita pemimpin, kita paling tahu semua," sambungnya.

Luhut menambahkan pemimpin tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sebelumnya, DEN mencanangkan rencana pengembangan infrastruktur digital publik terhadap program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Digitalisasi ini dinilai penting untuk memperoleh data yang akurat sehingga bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat bisa tepat sasaran. Adapun pendekatan digitalisasi tersebut nantinya mengadopsi digital public infrastructure (DPI) untuk program Perlinsos.

Dalam DPI bakal berisi tiga tampilan, yakni identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan data exchange. Rancangan digitalisasi ini masih dalam tahap pembahasan antara DEN dengan Kemensos, Komdigi, Kemendagri, BPS serta beberapa instansi terkait.

Rencananya, pilot project infrastruktur digital publik ini akan diluncurkan pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.

(anl/ega)