Jakarta -
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di wilayah Sumatera. Pemerintah daerah (pemda) pun diminta mempercepat pendataan berbasis by name by address.
Tito menegaskan percepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kualitas dan kecepatan pendataan dari pemerintah daerah. Data yang akurat menjadi dasar utama bagi pemerintah pusat untuk mengeksekusi pembangunan secara tepat sasaran.
"Kunci utama huntap adalah data. Saya mohon dengan segala hormat kepada para bupati dan wali kota, buatlah pendataan by name by address. Tanpa data, kami tidak bisa mengeksekusi pembangunan," ujar Tito dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, pembangunan huntap diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang sehingga membutuhkan solusi hunian permanen. Oleh karena itu, validasi data menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Makin cepat datanya disampaikan, makin cepat pula kami eksekusi. BNPB dan kementerian terkait siap membangun, tapi datanya harus jelas dan valid dari daerah," ucap Tito.
Progress Signifikan Pembangunan Huntap
Upaya percepatan pembangunan huntap pun mendapat respons positif dari pemda setempat dan menunjukkan progres signifikan. Dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, data Satgas PRR per 30 Maret 2026 mencatat sudah 25 kabupaten/kota yang melakukan pendataan lengkap kebutuhan huntap, meliputi pembangunan dengan skema in situ (lokasi awal milik penyintas bencana), maupun relokasi ke kawasan komunal.
Di Aceh, sebanyak 11 Kabupaten/Kota telah merampungkan pendataan lengkap, yaitu Pidie Jaya Lhokseumawe, Subulussalam (tahap 1), Bireuen, Aceh Tengah (tahap 1,2, dan 3), Bener Meriah (tahap 1), Gayo Lues (tahap 1), Aceh Barat (tahap 1), Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Nagan Raya (tahap 1).
Kemudian di Sumatera Utara, tercatat 7 daerah sudah menyelesaikan pendataan, yaitu Tapanuli Utara, Langkat (tahap 1), Batu Bara, Humbang Hansudutan, Mandailing Natal, Nias Selatan, dan Tapanuli Selatan. Sementara di Sumatera Barat, ada 7 daerah yang sudah melengkapi pendataan, yaitu Lima Puluh Kota, Solok, Pariaman Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Padang Panjang, dan Padang Pariaman.
Tito menjelaskan pembangunan huntap telah disiapkan dalam dua skema utama. Pertama, pembangunan in situ yang sistemnya bisa berupa bantuan perbaikan rumah dengan stimulan sebesar Rp60 juta yang diberikan dalam 2 tahap atau huntap in situ yang dibangun oleh BNPB.
Selanjutnya skema kedua adalah pembangunan kawasan hunian komunal yang disiapkan bersama pemerintah daerah dan kementerian PKP serta lembaga negara lainnya, termasuk lembaga non-pemerintah.
Secara keseluruhan, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak bencana mencapai 38.544 unit, dengan progres pembangunan 1.470 unit dan 181 unit telah selesai dibangun. Adapun di Provinsi Aceh, yang menjadi wilayah dengan dampak paling luas, direncanakan pembangunan 29.403 unit huntap dengan 499 unit dalam proses dan 104 unit telah rampung.
Sementara di Sumatera Utara, dari rencana 5.919 unit, sebanyak 524 unit tengah dibangun dan 71 unit telah selesai. Adapun di Sumatera Barat, dari rencana 3.222 unit, sebanyak 447 unit dalam proses pembangunan.
Tito menegaskan keterlibatan lembaga non-pemerintah terlihat dalam pembangunan huntap di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Di lokasi ini, pemda setempat dan Kementerian PKP berkolaborasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi membangun huntap komunal bagi penyintas bencana. Tito bersama Menteri PKP Maruarar Sirait pun ikut menyerahkan kunci huntap kepada penyintas dalam kunjungan pada Kamis (26/3) dan Jumat (27/3).
(akd/ega)
