Jakarta - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkap hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo meminta reformasi juga dilakukan terhadap lembaga lain.
"Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi, apalagi kita sudah 25-27 tahun reformasi," kata Jimly dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Dia mengatakan lembaga penegak hukum lain, termasuk lembaga kehakiman, juga perlu dilakukan evaluasi. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan reformasi dimulai dari kepolisian.
"Terutama lembaga-lembaga penegak hukum, ini juga memerlukan evaluasi. Sampai kekuasaan kehakiman juga perlu reformasi, bukan hanya naik gaji, tapi juga secara menyeruluh terpadu, tapi kita mulai dari polisi dulu," katanya.
Jimly juga mengatakan, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan laporan akhir ke Presiden Prabowo. Dia menyebut Prabowo telah memutuskan metode pengangkatan Kapolri berjalan seperti yang sudah ada, yakni diangkat presiden.
"Kami juga melaporkan, ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri, sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR, sebagian berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan ya sudah seperti sekarang saja," ujar Jimly.
Dia menyebut nama calon Kapolri akan diberikan Presiden ke DPR untuk mendapat penilaian dan persetujuan. Jimly mengatakan selama ini DPR selalu menyetujui calon Kapolri dari Presiden.
"Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR. Tapi disetujui atau tidak disetujui, itu artinya right to concern dari DPR," ujarnya.
Tonton juga video "Komisi Percepatan Reformasi Polri Serahkan Ribuan Rekomendasi ke Prabowo"
(eva/jbr)
