Jelang Hari Keluarga Nasional, Kemendukbangga Gelar Pelayanan KB di NTT

Jakarta -

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN menyelenggarakan Pelayanan KB Serentak Se-Indonesia. Kegiatan ini pun menjangkau keluarga hingga ke wilayah paling selatan, yakni Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan ini dilakukan menjelang peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Hadir secara langsung Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr Wihaji.

"Dalam rangkaian kegiatan Harganas, Hari Keluarga Nasional, yang puncaknya nanti kita akan rayakan, ada program-program yang kita launching. Salah satunya pelayanan serentak untuk kontrasepsi di seluruh wilayah 3T, terpencil, terluar, terdepan, termasuk di Rote," ujar Wihaji, dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

"Maka, tadi kita bersama-sama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote melakukan teleconference," sambungnya.

Pelayanan KB serentak akan digelar sekitar dua minggu, dengan target 1 juta akseptor. Pelayanan KB serentak dalam rangka Harganas tahun ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dari 16-30 Juni 2025.

"Atau 1 juta warga Indonesia yang kita layani dalam program KB," ujar Menteri Wihaji.

Tujuannya, menjaga keberlangsungan penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) dan mendekatkan akses pelayanan KB. Terutama pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau pelayanan seperti wilayah perbatasan negara.

Layanan KB pada kegiatan ini difokuskan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terkhusus di wilayah 3T.

"Rote Ndao termasuk di dalamnya karena merupakan pulau paling selatan untuk wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Australia," tambah Wihaji.

Wilayah Terluar

Pulau Rote dipilih sebagai lokasi Puncak Pelayanan KB Serentak dalam rangka Harganas 2025 karena menjadi simbol komitmen pemerintah pelayanan KB harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali di seluruh wilayah negeri.

Kegiatan di Rote Ndao diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah dan mitra kerja yang terlibat untuk bersama-sama menurunkan Total Fertility Rate (TFR) di wilayah tersebut yang masih berada pada angka 3,04, serta prevalensi stunting yang masih tinggi mencapai 32,4%.

Diketahui, secara nasional hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024 menunjukkan angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) tahun 2024 belum mencapai target, di mana realisasi 61,7% dari target 63,4% tahun 2024.

Masih terdapat 10 provinsi yang belum mencapai target. Untuk persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need tahun 2024 juga belum mencapai target, dengan realisasi 11,1% dari target 7,4% pada 2024.

Sebanyak 13 provinsi capaiannya di bawah target. Sementara persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan Kehamilan Risiko Tinggi (4-Terlalu) tahun 2024 sudah mencapai target (realisasi 28,3% dari target 2024 sebesar 36%). Namun masih terdapat 14 provinsi yang capaiannya mengalami kenaikan dibanding tahun 2023.

Pada acara ini juga diluncurkan Konsorsium Aksi Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terkhusus untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan risiko stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki prevalensi stunting 37,0%, tertinggi diantara provinsi lainnya.

Konsorsium aksi perguruan tinggi telah menyusun rencana aksi untuk melakukan berbagai inovasi, antara lain, inovasi kesehatan dan lingkungan seperti penyediaan teknologi air bersih, inovasi produksi dan pengolahan bahan pangan lokal bergizi, inovasi dalam melakukan pendampingan dan edukasi gizi.

Pada tahap awal, ada tiga kabupaten/kota yang akan menjadi lokus intervensi, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya dan Manggarai Timur.

"Kita juga bekerja sama dengan 15 perguruan tinggi, negeri dan swasta, nanti jika kita punya program, tidak hanya stunting, tapi juga pengentasan kemiskinan. Nanti dengan 15 perguruan tinggi itu siapa, kerjanya apa, di mana?" jelas Wihaji.

"Tentu nanti ide-nya dan gagasannya dari perguruan tinggi, pembiayaannya, nanti ada dari kementerian terkait, dan ada juga dari stakeholder dan korporasi," lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan kehadiran langsung di Kabupaten Rote Ndao akan membuat Menteri Wihaji dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi wilayah tersebut.

Dengan melihat langsung, menurut Melkiades, akan terbangun hubungan emosional antara menteri dan jajarannya dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, juga dengan masyarakat NTT.

"Tentu kita mengharapkan apa yang menjadi permasalahan di daerah ini dapat menjadi prioritas dalam program-program bapak menteri ke depan," harap Melkiades.

Menurut Melkiades, perlu kerja keras merubah mindset masyarakat untuk bagaimana menerapkan cara hidup sehat, dan mengelola keuangan agar anak-anak menjadi lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih kuat.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Dr M Fauzan Adziman, PhD menjabarkan rancangan aksi Konsorsium Perguruan Tinggi yang terdiri dari empat kampus. Keempatnya akan membangun konsorsium tersebut untuk Provinsi NTT.

Mereka adalah Rektor Universitas Nusa Cendana Maxs U.E Sanam; Rektor Universitas Brawijaya Prof Widodo; Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Fauzan Adziman; Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Prof Nazaruddin Malik; serta Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Prof Pater Philipus Tule.

Di antara 13 program rancangan aksi yang akan digulirkan, satu di antaranya adalah pengembangan 13 platform digital terpadu dan inovasi model keberlanjutan berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

(anl/ega)