Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
14 August 2026 19:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Pada 2027, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun atau tumbuh 6,8% dibandingkan outlook 2026. Belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik 3,9% dari outlook 2026.
Defisit anggaran dijaga pada level 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan outlook 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB. Kebutuhan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun atau turun 8,6% dari outlook 2026.
Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp735,0 triliun.
Belanja pemerintah pusat pada 2027 difokuskan pada sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi, dan perlindungan sosial.
Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2027 diajukan sebesar Rp735,0 triliun atau naik Rp42,0 triliun dari APBN 2026 yang sebesar Rp693,0 triliun.
Secara persentase, anggaran tersebut meningkat sekitar 6,1% dan setara 2,6% terhadap PDB.
Kenaikan tersebut juga membalikkan arah setelah Transfer ke Daerah dalam outlook 2026 tercatat turun 17,9%.
Sementara itu, pendapatan negara akan disumbang dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908,0 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun. Pemerintah juga memperkirakan penerimaan hibah sebesar Rp0,7 triliun.
Penerimaan perpajakan ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun serta pendapatan kepabeanan dan cukai sebesar Rp316,6 triliun.
Target penerimaan pajak tumbuh 12,1% dibandingkan outlook 2026, sementara rata-rata pertumbuhannya dalam 10 tahun terakhir mencapai 7,76%.
Sejak 2008, realisasi penerimaan pajak hanya melampaui 100% dari target pada periode 2021-2023 karena ditopang lonjakan harga komoditas.
Berbeda dengan penerimaan pajak, pendapatan kepabeanan dan cukai diperkirakan turun 1,2% dari outlook 2026. PNBP juga diproyeksikan turun 10% menjadi Rp517,4 triliun.
Sebagai catatan, pemerintah tidak lagi mengandalkan dividen BUMN sebagai sumber pendapatan langsung karena pengelolaannya telah dialihkan kepada Danantara.
RAPBN 2027 akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 30 hari kerja dan disahkan dalam Sidang Paripurna.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
