Jakarta, CNBC Indonesia - Pencetus teori Kurva Laffer, Arthur B. Laffer mengatakan, setiap 1% kenaikan tarif pajak untuk kelas menengah atas dapat mempengaruhi secara signifikan tiga komponen perekonomian suatu negara, yakni pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, dan kemiskinan.
Ia bilang, berdasarkan hasil risetnya terhadap kebijakan perpajakan di AS, terutama penerapan pajak penghasilan (PPh) sejak pertama kali pada 1913, selalu terjadi tekanan ekonomi saat pemerintah AS menaikkan 1% tarif pajak untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan, tekanan terbesar terhadap rakyat miskin.
"Ini tentang fakta, bukan tentang perasaan Anda, bahwa setiap kali kita menaikkan tarif pajak 1% penerima terhadap kelompok pendapatan teratas di Amerika Serikat, tiga hal telah terjadi, yakni ekonomi berkinerja buruk, pendapatan pajak dari orang kaya turun, dan orang miskin terpukul," tuturnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Sementara itu, setiap kali pemerintah AS menurunkan tarif pajak 1% saja bagi kelas masyarakat berpenghasilan tertinggi, ia mengklaim ekonomi AS dapat berjalan dengan baik hingga orang miskin kembali makmur karena lapangan pekerjaan makin tercipta akibat ekspansi usaha.
"Lihat saja apa yang terjadi pada orang miskin di tahun 1930-an. Apa yang terjadi pada orang miskin selama Perang Dunia II? Apa yang terjadi pada orang miskin di masa Johnson, Nixon, Ford, dan Carter? Apa yang terjadi dengan pendapatan pajak? Anda tahu, ini fakta, kawan," tegasnya.
"Ekonomi seharusnya hanya tentang fakta dan tidak ada yang lain selain fakta. Jika Anda mencoba mengenakan pajak pada orang kaya, mereka tahu cara menghindari Anda, dan mereka akan melakukannya, dan Anda akan sangat menderita," ucap Laffer.
Oleh sebab itu, Laffer menganggap, bila pemerintah menerapkan tarif yang berbeda-beda antara kelas pendapatan, dan mengenakan tarif pajak yang sangat tinggi kepada orang kaya, ia pastikan para orang kaya atau orang-orang yang telah berhasil memperoleh kemakmuran akan menempuh segala cara untuk mengemplang pajak.
"Jadi begitu Anda membedakan satu kelompok dengan kelompok lain, orang kaya akan menyewa pengacara, mereka akan menyewa akuntan, mereka akan menyewa spesialis, menyewa pejabat pemerintah, mereka akan melakukan semua hal ini untuk mencoba menghindari tagihan pajak di negara ini. Itu tidak menguntungkan," tegasnya.
Laffer mengatakan, bukti dari teori ini pernah terjadi di Inggris saat masa pemerintahan Perdana Menteri Gordon Brown, yang dikenal sebagai pemimpin negara yang terus berusaha menaikkan tarif pajak untuk orang kaya.
"Saya sangat terlibat di Inggris, ketika Gordon Brown menaikkan tarif pajak tertinggi di Inggris dari 40% menjadi 50%, apa yang terjadi? Perekonomian langsung terpuruk, pendapatan pajak turun, tingkat pengangguran meningkat. Itu adalah bencana," paparnya.
Sementara itu, di Amerika Serikat, ketika sejumlah negara bagian merendahkan tarif pajak penghasilannya atau PPh nya, yang terjadi ialah kemakmuran. Ia menyebut dari total 50 negara bagian di AS, 9 negara bagian telah merendahkan tarif pajak penghasilannya.
"Anda lihat Nevada, Texas, Tennessee, Florida, South Dakota, New Hampshire, semua negara bagian lainnya, Washington, Alaska, ini adalah negara bagian dengan pertumbuhan tercepat," ucap Laffer.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Dapat Instruksi Khusus Soal Pajak dari Prabowo
