Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pada awal tahun 2025 ini, terdapat dua isu besar yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Pertama, adanya kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada medio Januari 2025. Kedua, adanya kebijakan proteksionis Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap tarif impor atau yang lebih dikenal dengan Tarif Trump pada awal April 2025.
Efisiensi Anggaran
Seperti dikutip dari berbagai sumber, 17 Februari 2025, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyertaan modal pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Pada tahap pertama, efisiensi anggaran ditargetkan terkumpul Rp 300 triliun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum CNBC Indonesia Economic Outlook 2025, 26 Februari 2025, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.
Tarif Trump
Pada awal April 2025, Trump mengumumkan paket kebijakan tarif (tariff policy) yang sangat menggemparkan dunia. Dalam pidatonya, Trump menyatakan telah menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif baru pada semua mitra dagang AS.
Indonesia menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang terdampak dari kebijakan Trump ini dengan dikenakan tarif 32% terhadap barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat.
Di kawasan, pengenaan tarif terhadap Indonesia ini lebih rendah dibandingkan Kamboja 49%, Laos 48%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, dan Thailand 36%. Namun lebih tinggi jika dibandingkan tarif yang dikenakan pada Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%.
Pemerintah Indonesia melalui tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait rencana kebijakan tersebut. Hingga kini, seluruh pihak masih menunggu pengumuman dari pihak AS>
Tantangan, Peluang, dan Ketahanan APBN
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, di awal implementasinya tentu memiliki tantangan dengan adanya potensi melambatnya aktivitas perekonomian, khususnya pada sektor-sektor yang secara langsung menjadi obyek efisiensi belanja pemerintah seperti jasa perhotelan, transportasi, makanan dan minuman, percetakan, dan infrastruktur.
Di sisi lain, Tarif Trump akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja ekspor dalam negeri, penurunan produksi, dan risiko adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan produksinya.
Dampak efisiensi dan Tarif Trump ini jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat tentu akan berujung penurunan daya beli masyarakat, yang berdasarkan data BPS merupakan komponen terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024.
Namun di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, dampak dari efisiensi anggaran justru akan menciptakan peluang-peluang ekonomi dan lapangan kerja baru. Sebagai contoh, dengan implementasi program MBG secara masif, para pelaku ekonomi baru akan bertumbuh sedangkan para pelaku usaha lama akan semakin berkembang karena meningkatnya kebutuhan pemerintah di berbagai wilayah.
Dengan rantai pasokan yang panjang dalam bisnis makanan, pada akhirnya multiplier effect program MBG ini tidak hanya berhenti pada vendor mitra pemerintah, namun juga sampai hilir kepada para petani dan pelaku UMKM kecil pemasok bahan baku lokal.
Sedangkan, untuk meredam efek Tarif Trump, selain melakukan negosiasi dengan pemerintah AS, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuka dan meningkatkan pasar-pasar baru di luar AS, deregulasi berbagai peraturan yang menghambat, memberikan paket stimulus bagi para pelaku ekonomi serta meningkatkan program perlindungan sosial.
Dengan berbagai kebijakan fiskal yang efektif dan terukur serta diharmonisasikan dengan kebijakan moneter, APBN dapat menjadi shock absorber dari berbagai gejolak perekonomian dan juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagaimana dikutip pada laman resmi Kemenkeu, bahwa dengan pendekatan kebijakan fiskal yang fleksibel dan efisien, APBN 2025 diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(miq/miq)
