Diizinkan Mendagri, Pemkot Tangsel Bolehkan Rapat di Hotel dengan Syarat

Jakarta -

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyambut baik keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang membolehkan Pemda menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Namun, Benyamin mengatakan ada syarat yang perlu dipenuhi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) uang ingin menggelar rapat di hotel.

"Bersyukur Pak Mendagri mengizinkan kembali seperti demikian," kata Benyamin kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).

Banyamin mengatakan anggaran untuk rapat di hotel akan dialokasikan pada perubahan APBD 2025. Namun, kata dia, jumlah peserta harus di atas 100 orang jika rapat digelar di hotel.

"Mungkin dalam perubahan APBD 2025 nanti akan dialokasikan kembali pendanaan untuk rapat di hotel bagi beberapa OPD dan kegiatan tertentu saja yang melibatkan beberapa OPD dan jumlah pesertanya di atas 100 orang," tutur dia.

Benyamin berharap perputaran perekonomian hotel dan restoran di Tangsel akan meningkat usai kebijakan ini. Dia juga berharap kementerian dan BUMN kembali menggelar rapat di hotel yang ada di Tangsel.

"Pastinya seperti itu. Mudah-mudahan nantinya kementerian dan BUMN akan kembali rapat-rapat di hotel-hotel di Tangsel," pungkasnya.

Sebelumnya, Tito Karnavian menegaskan Pemda diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.

"Kita harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam (yang) kita makan sekarang ini," ujar Tito, dalam keterangannya, Rabu (4/6/).

Menurutnya, pertemuan di hotel maupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality.

Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi. Lebih lanjut, ia mengatakan mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi.

Namun, Pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut. Menurut Tito mengurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada alokasi anggarannya.

Tonton juga "Mendagri Ungkap Sulitnya Dapat Lahan yang Tepat untuk Sekolah Rakyat" di sini:

(lir/imk)