Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dirinya pernah disindir oleh Presiden Prabowo Subianto karena setiap tahunnya setoran negara mengalami kebocoran akibat praktik under-invoicing.
"Saya pernah diperintah oleh Bapak Presiden untuk melihat, karena saya disindir terus tuh. Setiap tahun kita mengalami under-invoicing sekian miliar dolar, terus under-invoicing sama pelaporan yang salah cukup besar," kata Purbaya dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, dikutip Selasa (23/6/2026).
Akibat kerap disinggung kepala negara, Purbaya mengaku langsung mengambil langkah pengecekan dan membentuk tim 10 di Kementerian Keuangan untuk menelusuri masalah kebocoran penerimaan negara.
Ia mengakui awalnya sempat skeptis akan kebocoran pundi-pundi negara. Namun, setelah melakukan investigasi dan tim khusus di Kementerian Keuangan berjalan, kebocoran tersebut dapat ditemukan.
"Tadinya saya skeptis apa iya, tapi setelah saya investigasi data-data yang ada di kita, kita bentuk tim khusus di Kementerian Keuangan disebut Tim 10. Kita lihat data pengapalan dan lain-lain," tuturnya.
Purbaya menjelaskan, investigasi dilakukan terlebih dahulu di perusahaan produsen kelapa sawit (crude palm oil/CPO), di mana ada 10 perusahaan yang diduga melakukan under-invoicing.
"Saya periksa CPO dulu, 10 perusahaan, CPO terbesar di sini, export-nya berapa, ke Singapura. Ambil 3 kapal dari perusahaan itu secara random, diperiksa gimana hasilnya, kelihatannya gitu. Dari sini ke Singapura dijual misalnya 5 harganya, dari Singapura, di Amerika harganya bukan 5 tapi 10," ungkap Purbaya.
"Jadi saya rugi 50% dari export tax maupun dari income tax-nya. Dan nanti kan uang hasilnya bukan masuk ke sini kan, sebagian ditaruh di luar. Jadi kita mengalami kerugian di situ," tegasnya.
Purbaya juga terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait masalah kebocoran setoran negara tersebut.
"Saya pikir atas arahan Bapak Presiden, saya follow up itu lagi dengan Kejagung dan BPKP, kalau itu bisa dibalaskan nanti kan ke depannya income tax akan lebih besar. Dari export dan dari supply dolarnya di sini," ujarnya.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
