Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyampaikan kepada Kongres bahwa pihaknya tengah mengejar pakta nuklir sipil dengan Arab Saudi. Namun, laporan tersebut mengungkapkan bahwa kesepakatan itu tidak mencakup jaminan nonproliferasi ketat yang selama ini ditegaskan AS guna memastikan kerajaan tersebut tidak mengembangkan senjata nuklir.
Langkah ini terungkap melalui salinan dokumen yang dikirimkan ke Kongres dan telah ditinjau oleh Reuters, Jumat (20/2/2026). Upaya pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sipil pertama untuk Arab Saudi ini sebenarnya telah dikerjakan oleh Donald Trump dari Partai Republik dan sempat dilanjutkan oleh mantan Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat.
Perkembangan ini muncul di tengah kekhawatiran akan perlombaan senjata nuklir global baru setelah berakhirnya perjanjian pembatasan senjata strategis terakhir antara Rusia dan Amerika Serikat awal bulan ini. Selain itu, langkah China yang terus memperluas persenjataan nuklirnya turut menambah ketegangan geopolitik dunia.
Selama ini, kelompok pengawas senjata, mayoritas politisi Demokrat, serta beberapa tokoh terkemuka Republik termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio saat masih menjabat di Senat, bersikeras bahwa setiap perjanjian harus memiliki batasan ketat. Mereka menuntut agar Arab Saudi tidak memiliki kemampuan untuk memperkaya uranium atau memproses ulang bahan bakar nuklir bekas yang merupakan jalur potensial menuju pembuatan senjata.
Selain batasan tersebut, mereka juga mendesak Arab Saudi untuk menyetujui protokol tambahan. Protokol ini akan memberikan wewenang kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) milik PBB untuk melakukan pengawasan yang lebih luas dan mendalam, termasuk kekuasaan untuk melakukan inspeksi mendadak di lokasi-lokasi yang tidak terdaftar.
Arms Control Association (ACA), sebuah kelompok advokasi, menyatakan pada hari Kamis bahwa pemerintahan Trump telah mengirimkan laporan awal kepada para pemimpin komite Kongres pada bulan November lalu. Laporan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah jika mereka tidak mengejar Protokol Tambahan dalam kesepakatan nuklirnya.
Kepala Kebijakan Non-proliferasi ACA, Kelsey Davenport, menilai laporan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas keamanan. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada Kamis, Davenport memberikan kritiknya terhadap langkah pemerintah tersebut.
"Laporan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump tidak mempertimbangkan secara cermat risiko proliferasi yang ditimbulkan oleh usulan perjanjian kerja sama nuklir dengan Arab Saudi atau preseden yang mungkin ditetapkan oleh perjanjian ini," ujar Kelsey Davenport.
Di sisi lain, laporan Trump kepada Kongres menyatakan bahwa draf pakta nuklir sipil AS-Saudi, yang dikenal sebagai Section 123 Agreement, justru menempatkan industri AS sebagai pusat pengembangan nuklir sipil Saudi. Pemerintah mengeklaim hal ini dilakukan untuk memastikan jaminan non-proliferasi nuklir tetap terjaga.
Namun, dokumen tersebut justru membuka jalan bagi Arab Saudi untuk memiliki program pengayaan sendiri. Hal ini terlihat dari penyebutan mengenai perlunya langkah-langkah pengamanan dan verifikasi tambahan pada area paling sensitif dalam kerja sama nuklir, termasuk pengayaan dan pemrosesan ulang bahan bakar.
Risiko ini diperkuat oleh pernyataan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, yang sebelumnya menegaskan bahwa kerajaan akan berusaha mengembangkan senjata nuklir jika rival regional mereka, Iran, melakukannya terlebih dahulu.
"Jika mereka mendapatkannya, kami pun harus mendapatkannya. Hal itu diperlukan untuk alasan keamanan dan demi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, meskipun kami tidak ingin melihat hal itu terjadi," kata Putra Mahkota kepada Fox News pada tahun 2023 lalu.
Terkait laporan ini, pihak Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera memberikan tanggapan saat dimintai komentar. Demikian pula dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington yang belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi.
Menyikapi perkembangan ini, Davenport menekankan bahwa Kongres memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi kekuasaan pemerintah dalam menjalin kesepakatan dengan kerajaan tersebut. Ia mendesak para legislator untuk meneliti secara mendalam setiap poin dalam draf tersebut.
"Adalah kewajiban Kongres untuk memberikan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah dalam mencapai kesepakatan dengan kerajaan. Kongres harus mempertimbangkan bukan hanya implikasinya bagi Arab Saudi, tetapi juga preseden yang akan ditetapkan oleh kesepakatan ini, serta memeriksa secara ketat ketentuan-ketentuan dalam usulan 123 Agreement," tegas Davenport.
Berdasarkan keterangan ACA, pemerintahan Trump kemungkinan akan menyerahkan 123 Agreement secara resmi kepada Kongres paling cepat pada 22 Februari mendatang. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki waktu sekitar 90 hari setelah laporan awal untuk mengirimkan dokumen lengkapnya.
Jika Senat dan DPR AS tidak mengeluarkan resolusi penolakan dalam waktu 90 hari sejak dokumen diserahkan, maka kesepakatan tersebut akan otomatis berlaku. Hal ini secara resmi akan mengizinkan Arab Saudi untuk memulai program nuklir sipilnya di bawah dukungan Amerika Serikat.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
