Jakarta - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekosistem halal nasional secara terintegrasi melalui kerja sama berbagai pihak. Adapun kolaborasi lintas sektor dengan perguruan tinggi dinilainya sebagai salah satu pilar utama.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam Indonesia Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Awards 2026 yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya, Malang.
Haikal menilai penguatan ekosistem halal sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Namun, pengembangan sektor halal tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri.
Menurutnya, perguruan tinggi berperan penting sebagai penghubung antara kebijakan, riset, dan implementasi di lapangan.
"Universitas menjadi bagian penting dalam ekosistem halal karena memiliki laboratorium sebagai basis pemeriksaan halal. Termasuk Universitas Brawijaya yang menjadi salah satu pelopor halal di Indonesia. Peran ini kita dorong sebagai mata rantai ekosistem, sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan, riset, dan implementasi di lapangan," jelas Haikal dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Lebih lanjut, Haikal menegaskan halal kini telah berkembang menjadi kebutuhan global lintas negara dan lintas masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas riset, inovasi, dan pengujian berbasis perguruan tinggi menjadi semakin penting.
"Halal sudah menjadi kebutuhan dunia. Halal now is for all. Halal is for everybody. Ada tiga prinsip dalam halal, yaitu transparency, traceability, dan trustability. Halal itu telah menjadi value added, pertambahan nilai yang berharga dan bermutu tinggi," papar Haikal.
Haikal menambahkan, pengakuan terhadap produk halal tidak lagi terbatas pada masyarakat muslim, tetapi telah diterima secara luas oleh berbagai kalangan di tingkat global.
"Eropa juga sudah mengakui bahwa halal itu adalah elite food. Di Indonesia, halal akan menjadi ekosistem nomor satu di dunia. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia itu akan terwujud pada akhir 2027," jelasnya.
Senda, Rektor Universitas Brawijaya, Widodo menyampaikan institusinya telah mengambil peran sebagai pelopor dalam pengembangan halal nasional, khususnya melalui penguatan riset dan infrastruktur laboratorium.
"Universitas Brawijaya adalah pionir yang memastikan institusi pendidikan menjadi penggerak halal. Kami memulai dari riset, hingga menghadirkan laboratorium berstandar ISO 17025 dan terakreditasi KAN, serta menjadi perguruan tinggi pertama yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal," katanya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menegaskan Jawa Timur merupakan salah satu motor utama dalam penguatan ekosistem halal nasional. Hal ini juga didukung oleh peran aktif institusi pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten.
Ia memaparkan dari total 124 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) secara nasional, sebanyak 15 berada di Jawa Timur. Selain itu, terdapat 81 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dari total 393 secara nasional, serta 17.775 pendamping PPH dari total 129.368 pendamping di seluruh Indonesia.
Emil mengungkapkan peluang pengembangan ekosistem halal juga terbuka luas melalui kerja sama internasional, termasuk pada sektor pengolahan bahan baku halal seperti kulit sapi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
"Jawa Timur tidak hanya memproduksi fashion berbasis kulit, tetapi juga produk pangan seperti kerupuk rambak. Karena itu, jaminan bahan baku halal menjadi sangat penting dalam rantai industri," jelasnya.
Dengan dukungan regulasi, infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor-termasuk peran strategis perguruan tinggi-penguatan ekosistem halal akan terus dipercepat. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan layanan sertifikasi halal.
Adapun langkah tersebut menjadi bagian dari strategi sistematis untuk meningkatkan kualitas sekaligus daya saing produk Indonesia di pasar global. (prf/ega)
