Jakarta -
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengambil langkah strategis di tengah pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Semarang terkait alokasi Bantuan Operasional (BOP) RT sebesar Rp 265,7 miliar. Pemkot menargetkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang BOP RT senilai Rp25 juta rampung dalam tiga minggu ke depan.
Di balik proses penyelesaian regulasi tersebut, Pemkot menegaskan manfaat program ini disebut sudah dirasakan warga sejak tahun pertama pelaksanaan. Tidak hanya soal serapan anggaran, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan di tingkat RT.
"Kami ingin memastikan bahwa dana BOP RT tidak hanya untuk administrasi, tapi juga bisa dirasakan langsung warga untuk pembenahan lingkungan. Dan faktanya, dari laporan yang kami terima, manfaat itu sudah ada. Kami hanya perlu menyempurnakan aturan agar lebih fleksibel ke depan," kata Agustina, dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari sisi realisasi, tingkat serapan program tercatat mencapai 95,6 persen atau 10.157 dari total 10.621 RT. Angka ini dinilai mencerminkan tingginya kebutuhan sekaligus manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, sisa anggaran yang tidak terserap hanya sekitar Rp5,46 miliar atau 2,1 persen dari total Rp265,7 miliar, yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran.
"Jika program ini tidak bermanfaat, pasti tingkat penolakannya akan jauh lebih tinggi. Fakta bahwa 95,6 persen RT mengambil dana dan menggunakannya untuk kegiatan yang menyentuh warga adalah bukti paling nyata. Kami tidak perlu klaim muluk-muluk. Cukup tanyakan ke ketua RT dan warganya," tutur Agustina.
Menanggapi kritik dari Pansus DPRD terkait indikator makro seperti penurunan stunting, DBD, atau pengelolaan sampah, Pemkot menyatakan terbuka terhadap evaluasi tersebut. Namun, Pemkot menilai dampak jangka pendek sudah terlihat di tingkat lingkungan.
"Manfaat makro seperti penurunan angka stunting tidak bisa terjadi dalam satu tahun. Butuh intervensi berkelanjutan. Tapi kami sudah melihat gerbongnya bergerak. Posyandu lebih hidup, lingkungan lebih bersih, warga lebih gotong royong. Itu adalah fondasi yang tidak kalah penting," ujarnya.
Pemkot menegaskan penyusunan Perwal bukan untuk mengubah arah program, melainkan menyempurnakan fleksibilitas penggunaan dana, termasuk usulan pemanfaatan untuk kebutuhan infrastruktur lingkungan skala kecil.
"Kami menyerap masukan. Ada yang ingin dana ini bisa dipakai untuk membeli pasir atau semen untuk perbaikan drainase kecil. Itu sedang kami kaji. Tapi jangan sampai tumpang tindih dengan kewenangan dinas teknis. Yang jelas, esensi program tetap sama: memperkuat RT sebagai ujung tombak," imbuhnya.
Dengan tingkat serapan 95,6 persen, testimoni positif dari para ketua RT, serta komitmen Wali Kota untuk terus menyempurnakan regulasi, program BOP RT di Semarang menunjukkan bahwa ia bukanlah sekadar seremonial. Program ini adalah investasi sosial yang mulai menuai hasil, meskipun perjalanan masih panjang.
Pemkot Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat sejumlah manfaat program sepanjang 2025, di antaranya peningkatan frekuensi dan kualitas posyandu, karena kader kini dapat menggelar kegiatan lebih rutin, melengkapi alat penimbangan, hingga menyediakan makanan tambahan bagi balita.
Selain itu, program ini juga mendorong revitalisasi gotong royong. Dana BOP dimanfaatkan untuk kerja bakti berkala dengan perlengkapan memadai, seperti sapu, gerobak sampah, hingga cat untuk fasilitas umum. Program ini juga mendukung prioritas 'Semarang Bersih', termasuk pemilahan sampah, perawatan saluran kecil, serta pengurangan titik rawan banjir.
Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Sutriyoso mengaku merasakan langsung dampaknya.
"Dengan adanya BOP, kami bisa membeli perlengkapan kerja bakti dan mengadakan lomba kebersihan antar-RW. Warga jadi lebih antusias. Ini bukan dana yang mengambang," kata Sutriyoso.
Hal serupa disampaikan Ketua RT 03 RW 05 Kecamatan Ngaliyan, Wahab Sya'roni.
"Posyandu di wilayah kami sekarang lebih teratur. Bayi dan balita rutin ditimbang. Ibu-ibu senang," tegasnya.
Sementara itu, Ketua RT 08/RW 19 Kelurahan Sendangmulyo, Tembalang, Langgeng Sugiharjo juga mengaku terbantu dengan program ini. Ia bahkan berharap bantuan Rp25 juta per tahun bisa segera cair pada 2026.
(anl/ega)
