Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Ristadi mengungkapkan banyak perusahaan yang tidak melaporkan aksi PHK yang dilakukan ke asosiasi pengusaha maupun serikat buruh. Hal ini menunjukkan angka riil PHK di lapangan lebih besar dari yang dilaporkan.
Ia menjabarkan bahwa ada beberapa versi data PHK yang dilaporkan, seperti KSPN mencatatn ada 61.000 pekerja dari awal Januari - April 2025, kemudian APINDO kurang lebih sekitar 73.000 kasus dari Januari - Maret 2025. Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan hanya 26.455 kasus hingga Mei 2025.
"Terlepas dari data yang berbeda itu, bahwa fakta di lapangan banyak pengusaha, banyak manajemen dimana ketika perusahaan melakukan PHK, efisiensi, bahkan penutupan pabrik mereka tidak mau, mereka keberatan untuk di-exposed," kata Ristadi, dalam konferensi pers, Jumat (30/5/2025).
Alasannya, lanjut Ristadi, perusahaan disebut mau menjaga trust perbankan, trust buyer, dan citra bisnisnya.
"Dengan demikian kami meyakini bahwa jumlah PHK yang sebetulnya terjadi itu jauh lebih besar dari data-data yang kami sebutkan itu," kata Ristadi.
Ia pun belum bisa memprediksi berapa angka riil jumlah PHK yang terjadi saat ini. Pasalnya banyak perusahaan juga yang tidak tergabung dalam asosiasi pengusaha, begitu juga dengan serikat pekerja. Saat ini anggota serikat buruh juga juga hanya 5% dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia yang mencapai 142 juta orang baik pekerja formal maupun informal.
"Anggota serikat pekerja sekitar 3 - 4 juta masih sangat kecil, artinya ada wilayah ada ceruk kurang lebih sekitar 90% yang di luar jangkauan kami serikat pekerja. Saya kira di APINDO juga mengalami hambatan yang tidak jauh berbeda," kata Ristadi.
Sayangnya, menurut Ristadi respons pemerintah saat ini masih datar merespons banyaknya PHK yang terjadi saat ini. Selain itu pemerintah juga kurang mendapatkan data yang akurat terkait angka PHK yang terjadi saat ini, melihat Kemenaker hanya mencatat sekitar 26.000 orang.
Untuk itu ia meminta agar pemerintah mampu mengerahkan sumber dayanya untuk mendapatkan data PHK yang riil saat ini.
"Pemerintah kan mempunyai infrastruktur pegawai yang merata di di kabupaten - kota di seluruh Indonesia, jika kemudian itu secara serius digerakan pemerintah pusat, pegawai-pegawai Disnaker itu turun ke lapangan, ke sentra industri untuk melakukan pendataan, sehingga pemerintah akan mendapatkan data yang jauh lebih besar dari pada yang kami umumkan," kata Ristadi.
(hoi/hoi)
Saksikan video di bawah ini:
Video: 70% Pengusaha Hotel di Jakarta Berencana PHK 10%-30% Karyawan
Next Article PHK Horor Jadi Mimpi Buruk di 2024, Buruh Kini Dihantui PPN 12%
