Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan pengembangan Compressed Natural Gas (CNG). Rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor LPG dalam negeri.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa ada rencana pemerintah untuk mengembangkan CNG dalam ukuran tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif bagi masyarakat. Pemanfaatan gas alam domestik tersebut dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan LPG yang sebagian besar komponennya masih harus didatangkan dari luar negeri.
"Tetapi (CNG) untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Ya kita mau dan ini cost-nya lebih murah 30%-40%," ujarnya dalam acara Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa, dikutip Selasa (5/5/2026).
Pengembangan CNG 3 kg tersebut juga dipicu oleh besarnya nilai impor LPG nasional yang menyentuh angka 7 juta ton per tahun. Menurut Bahlil, meskipun Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang melimpah, komposisi gas alam di dalam negeri minim akan kandungan C3 dan C4 yang menjadi bahan baku utama pembuatan LPG.
"Masalahnya adalah pertanyaan yang selalu saya dapat informasi kenapa kita tidak membuat LPG dalam negeri? Padahal kita gas melimpah. Gas kita nggak pernah impor lagi lho," tambahnya.
Saat ini, belanja LPG tahunan Indonesia mencapai Rp 137 triliun, di mana negara harus mengalokasikan subsidi sebesar Rp 80 triliun hingga Rp87 triliun. Melalui konversi ke CNG yang berbasis komponen gas C1 dan C2, pemerintah berharap bisa menciptakan swasembada energi karena sumber dayanya sepenuhnya tersedia di dalam negeri.
"Beliau menyampaikan C3, C4 itu berbeda dengan kebanyakan gas kita, gas kita itu C1, C2. C3, C4 ini kecil makanya kita membangun industri dalam negerinya kecil. Dari situ saya putar otak lagi," katanya.
Selain CNG, upaya substitusi juga dilakukan melalui hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai solusi substitusi gas impor lainnya. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil keputusan berisiko demi mewujudkan kemandirian energi dan efisiensi pelayanan bagi rakyat.
"Saya bilang tidak ada urusan untuk efisiensi kebaikan dan pelayanan rakyat apa pun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri," tandasnya.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
