Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
22 May 2026 19:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sempat menggugat pemerintahannya sendiri dan meminta ganti rugi besar. Namun, gugatan itu akhirnya dicabut setelah pemerintahannya sepakat menyiapkan dana kompensasi senilai US$1,8 miliar atau sekitar Rp31,78 triliun (asumsi kurs Rp17.655/US$1).
Dana tersebut disebut akan diberikan kepada korban "lawfare" atau penggunaan proses hukum sebagai alat politik.
Namun, dalam konteks politik Trump dan kelompok Make America Great Again atau MAGA, istilah itu banyak merujuk pada sekutu dan pendukung Trump yang merasa pernah menjadi korban proses hukum oleh kubu Demokrat.
Mengutip The Economist, skema ini menuai kritik karena dinilai tidak lazim. Trump memang tidak mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Namun, dana tersebut tetap berasal dari pembayar pajak dan berpotensi mengalir kepada para pendukung politiknya.
Kelompok yang berpeluang menerima kompensasi ini antara lain perusuh Capitol pada 6 Januari, aktivis anti-aborsi, hingga pihak-pihak lain yang selama ini berada di barisan politik Trump.
Berawal dari Kebocoran Data Pajak Trump
Kasus ini bermula dari kebocoran data pajak Trump pada periode 2018 hingga 2020.
Saat itu, seorang kontraktor di Internal Revenue Service (IRS) bernama Charles Littlejohn membocorkan data pajak Trump secara ilegal kepada dua media yakni The New York Times dan ProPublica.
Littlejohn kemudian diproses hukum dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
Bukan hanya Trump yang datanya bocor. Sejumlah miliarder lain juga ikut terdampak, termasuk Ken Griffin, taipan hedge fund. Griffin dan Trump kemudian sama-sama menggugat IRS.
Namun, tuntutan keduanya sangat berbeda.
Griffin hanya meminta permintaan maaf, dan dia mendapatkannya. Sementara Trump menuntut ganti rugi hingga US$10 miliar.
Masalahnya, Trump saat itu sudah kembali menjadi presiden. Artinya, dia menggugat pemerintahan yang berada di bawah kendalinya sendiri. Situasi ini membuat hakim mempertanyakan posisi para pihak dalam perkara tersebut.
Dalam perkara hukum, pihak yang bersengketa biasanya harus berada pada posisi yang benar-benar berlawanan. Namun, dalam kasus ini, posisinya menjadi rumit karena Trump menggugat pemerintahan yang dia pimpin sendiri.
Alih-alih menjawab pertanyaan hakim, pada 18 Mei 2026 Trump mencabut gugatannya. Sebagai gantinya, pemerintahannya berkomitmen menyiapkan dana kompensasi senilai US$1,8 miliar untuk mereka yang disebut sebagai korban "lawfare" pemerintah.
Nilai Kompensasi Dinilai Tidak Wajar
Dalam kasus pelanggaran kerahasiaan data, kompensasi standar biasanya hanya sekitar US$1.000 per pelanggaran.
Jika seseorang ingin mendapatkan ganti rugi lebih besar, dia harus membuktikan adanya kerugian luar biasa. Secara teori, nilai kompensasi harus sejalan dengan kerugian yang benar-benar terjadi akibat kebocoran data tersebut.
Namun, dalam kasus ini, Trump tidak perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana angka US$10 miliar itu dihitung.
Hal lain yang ikut menjadi perhatian adalah posisi Todd Blanche, pelaksana tugas jaksa agung yang mewakili pemerintah dalam perkara tersebut. Blanche sebelumnya pernah menjadi pengacara pribadi Trump.
Bagi para pengkritik, kondisi ini menunjukkan makin kaburnya batas antara penegakan hukum negara dan kepentingan pribadi presiden.
Sebagai bagian dari kesepakatan, IRS juga setuju menghentikan audit yang masih berjalan terhadap Trump, keluarganya, maupun perusahaan-perusahaannya.
Struktur dana US$1,8 miliar ini juga menuai banyak pertanyaan.
Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DOJ) menyatakan siapa pun yang merasa menjadi korban "weaponisation" dan "lawfare" karena pilihan politiknya bisa mengajukan klaim. Pembayaran kompensasi juga dapat dirahasiakan.
Namun, para pengkritik menilai dana ini berisiko menjadi semacam dana khusus untuk kelompok politik tertentu.
Maria Glover dari Georgetown University menyebut dana tersebut sebagai uang pembayar pajak untuk orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kerugian hukum yang jelas. Dia juga menyoroti bahwa dana tersebut tidak pernah disetujui oleh Kongres maupun pengadilan.|
Masalahnya, dana ini dibentuk lewat kesepakatan privat. Dengan cara itu, pemerintahan Trump dinilai bisa melewati Kongres. Padahal, berdasarkan konstitusi AS, Kongres memiliki kewenangan atas belanja negara.
Kondisi ini juga membuat isu penggunaan uang negara menjadi lebih sensitif. Sebab, dana tersebut tidak dibentuk lewat proses anggaran biasa, melainkan muncul dari kesepakatan setelah Trump mencabut gugatan terhadap pemerintahannya sendiri.
Terbuka, tapi Mengarah ke Pendukung MAGA
Secara resmi, DOJ menyatakan tidak ada syarat partisan untuk mendapatkan dana kompensasi tersebut.
Namun, dalam praktiknya, penerima yang paling mungkin adalah kelompok MAGA atau pendukung setia Trump.
Tahun ini, pemerintahan Trump sudah membayar lebih dari US$1 juta masing-masing untuk menyelesaikan klaim Michael Flynn dan Carter Page, dua sekutu Trump.
Kelompok perusuh Capitol pada 6 Januari juga diperkirakan akan menjadi salah satu pihak yang berada di antrean awal. Pada hari pertama kembali menjabat, Trump telah memberi pengampunan kepada hampir seluruh dari sekitar 1.600 orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
Cynthia Hughes, seorang aktivis MAGA, menyebut pengampunan itu sebagai "awal, bukan akhir". Bahkan sebelum dana ini diumumkan, sejumlah terdakwa dalam kasus 6 Januari sudah mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi.
Sebagian dari mereka berargumen bahwa aksi 6 Januari hanyalah bentuk protes politik. Mereka membandingkannya dengan gerakan Freedom Riders pada era 1960-an atau aksi Women's March.
Namun, perbandingan itu dinilai mengabaikan fakta penting. Pada 6 Januari 2021, massa menyerbu dan merusak Gedung Capitol. Peristiwa itu kemudian disebut sebagai salah satu aksi kekerasan politik terbesar di AS pada abad ini.
Aktivis Anti-Aborsi hingga Polisi Bisa Ikut Mengajukan Klaim
Kelompok lain yang juga berpeluang mendapatkan kompensasi adalah aktivis anti-aborsi yang pernah diproses hukum karena menghalangi atau menyerang klinik.
Tahun lalu, Trump telah mengampuni dua lusin aktivis anti-aborsi. Pada April, DOJ juga memberikan US$1,1 juta kepada seorang aktivis lain yang sebelumnya dibebaskan dalam persidangan tiga tahun lalu.
Selain itu, polisi yang pernah diproses karena penggunaan kekuatan berlebihan juga bisa menjadi kelompok penerima klaim.
Melalui pengampunan, penurunan dakwaan, dan pengurangan hukuman, Trump telah melemahkan setidaknya empat kasus terhadap aparat yang sebelumnya diproses pada era pemerintahan Joe Biden karena penggunaan kekuatan berlebihan.
Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari upayanya melawan politisasi hukum.
Latar belakangnya adalah pengalaman Trump sendiri. Saat berkampanye pada 2024, dia dua kali didakwa oleh DOJ di bawah pemerintahan Joe Biden dan dua kali oleh jaksa wilayah dari Partai Demokrat. Ia juga menghadapi gugatan perdata.
Sebagian jaksa yang memproses Trump memang pernah berkampanye dengan janji akan mengejarnya. Langkah semacam itu dinilai tidak bijak karena bisa membuat proses hukum terlihat sarat kepentingan politik.
Namun, langkah Trump kali ini juga memunculkan pertanyaan baru. Jika tujuannya adalah menghentikan politisasi hukum, maka dana kompensasi yang berpotensi mengalir kepada kelompok politiknya sendiri justru bisa memperdalam tuduhan bahwa hukum kembali dipakai untuk kepentingan politik.
Gregg Nunziata, seorang pengacara konservatif, menilai cara mengakhiri politisasi hukum seharusnya adalah dengan benar-benar menghentikannya, bukan justru mempercepatnya.
Di sisi lain, dana anti-weaponisation ini akan berakhir sebelum pemilu berikutnya. Artinya, orang-orang yang nantinya menjadi target Trump tidak akan memiliki ruang yang sama untuk meminta kompensasi.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
Add
as a preferred
source on Google
