Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional dan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia akibat situasi geopolitik global, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elite politik untuk mengedepankan sikap dewasa, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pandangan kepada publik.
Menurut Misbakhun, ruang kritik terhadap pemerintah tetap harus dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak disampaikan dengan cara yang berpotensi memperkeruh suasana atau memicu ketegangan yang lebih besar di masyarakat.
"Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda," kata Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menilai kritik dari berbagai elemen, baik masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional maupun partai politik, merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, kata dia, setiap masukan yang muncul perlu dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan dan pengelolaan negara.
Misbakhun juga meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menutup diri terhadap kritik. Bahkan, menurutnya, sejumlah masukan publik telah direspons secara konkret oleh pemerintah.
Sebagai contoh, ia menyinggung berbagai kritik terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum.
"Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI itu turut menanggapi sikap sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belakangan aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintah di tengah berbagai perkembangan politik dan gelombang protes publik.
Misbakhun menegaskan dirinya menghormati hak PDIP untuk menyampaikan pandangan dan kritik kepada pemerintah. Namun, ia menilai sejumlah kritik yang muncul belum banyak menawarkan solusi yang konkret.
Menurutnya, sebagai partai yang memiliki pengalaman panjang memimpin pemerintahan nasional, PDIP semestinya dapat menghadirkan kritik yang lebih substantif dan konstruktif.
"PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengopersionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun.
Lebih jauh, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu juga menyoroti pentingnya konsistensi sikap partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia.
Meskipun Indonesia tidak mengenal oposisi formal seperti di sejumlah negara lain, Misbakhun menilai setiap partai politik tetap harus memiliki posisi politik yang jelas, apakah berada di dalam pemerintahan atau memilih berada di luar kekuasaan.
Ia mengkritik praktik politik yang menurutnya cenderung ambigu, yakni ketika sebuah partai ikut menikmati keuntungan politik saat kebijakan pemerintah mendapat apresiasi publik, tetapi segera mengambil jarak ketika pemerintah menghadapi persoalan atau kebijakan yang tidak populer.
Menurut Misbakhun, pola semacam itu tidak mencerminkan etika politik yang baik.
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tambah Misbakhun.
Ia menegaskan masyarakat membutuhkan ketegasan sikap dari para partai politik. Kejelasan posisi, lanjutnya, merupakan bagian penting dari pendidikan politik dan pendewasaan demokrasi.
"Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi," kata Misbakhun.
Meski memberikan sejumlah catatan terhadap dinamika politik yang berkembang, Misbakhun menekankan bahwa seluruh partai politik seharusnya mengedepankan semangat kerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Menurut dia, tantangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan saling menyalahkan atau mempertajam perbedaan politik. Sebaliknya, dibutuhkan kontribusi gagasan dan solusi dari seluruh elemen politik.
Karena itu, ia mengajak seluruh elite politik untuk bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.
"Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik ialah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat. Politik dengan wawasan kebangsaan dimana nilai-nilai kepentingan nasional harus diprioritaskan daripada kepentingan politik praktis populis," ujar Misbakhun.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
