Jakarta -
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Jakarta-Banten, Ida Wahyuni, menyebutkan ada sebanyak 27 SPPG di Banten yang dibekukan atau di-suspend. Sementara itu, sekitar 700 SPPG masih mengurus atau melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ida menyampaikan, telah berdiri 1.403 SPPG di seluruh wilayah Provinsi Banten. Sementara itu, terdapat 3.397.020 jiwa penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 27 SPPG masih dibekukan dengan beberapa alasan. Namun Ida mengatakan pihak SPPG tersebut sedang melakukan perbaikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada yang mungkin infrastrukturnya kurang gitu ya, ada yang memang kekurangan minor, ada yang kekurangan mayor. Tapi semua itu berproses untuk diperbaiki," kata Ida setelah bertemu dengan Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Selasa (4/8/2026).
Ida menyampaikan bahwa BGN memperketat pengawasan terhadap semua SPPG. Langkah itu diambil untuk menjamin masyarakat mendapat makanan yang baik.
"BGN dalam hal ini memperketat semuanya ini untuk terjaminnya penerima manfaat menerima program ini dalam keadaan baik semua," katanya.
Sementara itu, dari 1.403 SPPG, ada sekitar 700 SPPG yang telah memenuhi persyaratan SLHS. Sementara sisanya, sekitar 700 SPPG lagi, masih dalam proses pemenuhan.
"SLHS tadi di-update oleh Ibu Kadinkes, SLHS berapa tadi 700-an lebih," katanya.
Menurut Ida, untuk mendapat SLHS, SPPG perlu memenuhi beberapa persyaratan. Mulai kondisi lingkungan hingga izin bangunan harus dipenuhi.
"Semuanya lagi berproses. Jadi bukan tidak... bukan tidak berproses ya, ini semua ada prosesnya karena memang persyaratan untuk SLHS itu banyak. Mulai dari lingkungannya ada, kemudian izin bangunannya juga ada, itu semuanya jadi satu di situ," katanya.
Selain itu, para pekerja SPPG harus mengikuti serangkaian pelatihan.
"Kemudian, relawannya juga harus mengikuti Bimtek penjamah makanan untuk apa... apa namanya, higienitas diri sendiri, lingkungan, itu semuanya. Jadi lagi berproses sisanya," katanya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk terus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Di daerah sangat mendukung Program MBG. Sebagai kepala daerah kami ikut yang terbaik untuk program ini. Kami bukan berpikir kami mendapat apa, tetapi apa yang bisa kami bantu," ujar Andra Soni.
Menurut dia, pemerintah daerah akan terus menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya tanpa masuk ke ranah operasional pelaksanaan program.
"Kami pastikan tidak akan ikut dalam konteks operasional. Tetapi kami akan menjalankan tugas dan fungsi kami untuk memastikan keterlancaran program. Sebaik apa pun kebijakan, pengawasan tetap diperlukan agar implementasinya berjalan dengan baik," katanya.
Tonton juga video "BGN Copot 137 Kepala Dapur MBG Imbas Keracunan-Indisipliner"
(aik/dek)
